Nusantarakini.com, Jakarta –
Menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ingin menutup 36 tempat hiburan yang diduga menjadi sarang narkoba. Sebenarnya menurut pendapat saya, tempat hiburan tidak perlu ditutup, akan tetapi pemberantasan narkoba harus ditingkatkan dengan cara yang tegas dan tepat.
Saat ini jelas narkoba akan terus berkembang pesat seperti para koruptor atau para maling. Mengapa? Karena hukum terlalu ringan untuk terpidana kasus korupsi dan pelaku narkotika. Selain itu hukum juga tampak sangat jelas sekali sudah terjadi pilih kasih.
Oleh karena itu hukum tampak sangat jelas tidak ada kepastian dan sudah tidak ada rasa keadilan. Ya jikalau dibiarkan cara seperti sekarang terus menerus berjalan pastinya negara akan hancur lebur.
Satu hal 36 tempat hiburan akan ditutup ke depannya, jika pemberantas narkoba masih seperti cara sekarang, ya tempat hiburan lainnya yang belum ditutup juga akan berpotensi menjadi sarang narkoba yang baru.
Apakah gubernur DKI Jakarta akan terus menerus bagaikan martil untuk menutup tempat hiburan?
Menurut saya menutup tempat hiburan bukan solusi yang tepat untuk memberantas narkoba, karena sumber masalah narkoba bukan berasal dari tempat hiburan. Melainkan bersumber dari pabrik yang memproduksi serta pemasok narkoba. Jadi yang harus diberantas adalah pelaku narkotika, tidak lain adalah dengan cara menerapkan dan menjalankan hukuman pidana mati untuk para pelaku narkotika yang sudah terbukti.
Hukum jangan ada pilih kasih seperti yang lalu.
Perlu kita sadari setiap hari kita sebagai manusia bekerja mencari nafkah yang penuh dengan saingan yang sangat kompleks dan menyesakkan dada. Belum lagi tuntutan dunia yang semakin hari semakin tinggi. Jadi kita sebagai manusia setiap hari itu mungkin banyak yang mengalami stres, jadi pasti butuh hiburan. Jika tempat hiburan yang terus ditutup, mau ke mana kita larinya? Apakah tidak menambah banyak orang gila?
Sementara pelaku narkotika tidak ditindak tegas, maka sama juga bohong. Dan saya katakan cara menutup tempat hiburan ini kurang bijaksana serta kurang tepat. [aim]
Mr. Kan Pengamat Hukum dan Politik.
