Nusantarakini.com, Jakarta –
Pegiat Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menyampaikan, bahwa tiga tahun satu bulan sudah bangsa ini berjalan dalam genggaman kekuasaan Presiden Jokowi dan kabinet kerjanya. Menurutnya, tiga tahun satu bulan itu jugalah kabinet bekerja untuk membuat bangsa ini semakin terlihat rapuh, riuh, gaduh, merosot ekonominya, menurun daya kemampuan rakyatnya dan sesat dijalan lurus.
Lebih lanjut Ferdinand menuturkan, meski begitu banyak indikator yang menunjukkan bahwa bangsa ini sedang menuju ke arah yang makin lemah, tapi tidak sedikit juga optimisme yang dibangun oleh Pemerintah dengan segala cerita kesuksesan yang semu dan entah dimana kesuksesan itu kini berada.
“Bagi saya yang ilmu ekonominya pas-pasan, indikatornya cukup mudah mengukur sebuah kesuksesan, yaitu semakin sukses dalam bidang ekonomi, maka semakin banyak aset yang dimiliki, bukan semakin rajin menjual aset,” ujar Ferdinand dalam keterangan tertulisnya kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Fakta belakangan ini, sambungnya, klaim-klaim keberhasilan yang diraih oleh Pemerintah dibawah genggaman kekuasaan Presiden Jokowi, ternyata sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang kita temui dilapangan. Rakyat semakin banyak yang mengeluh dengan kesulitan ekonomi yang terjadi.
“Pengusaha semakin mengeluh dan tertekan bisnisnya. Gerai-gerai retail banyak tutup, mall sepi, pasar rakyat tidak terlalu bergairah, lapangan kerja susah. Lantas di mana sebetulnya bukti keberhasilan ekonomi yang diklaim pemerintah itu? Apakah klaim itu disebar hanya untuk mengelebui masyarakat apakah klaim itu disebar hanya untuk memenuhi ambisi kekuasaan?” tanya Ferdinand.
Menurut Ferdinand, sebulan terakhir publik malah ramai melakukan protes dengan rencana pemerintah menjual, menggadaikan, atau menyerahkan pengelolaan aset BUMN (Aset negara) kepada swasta. Selain berita penjualan aset negara tersebut, hutang negara terus bertambah jumlahnya menuju angka 4 Ribu Trilliun, defisit APBN makin melebar, target penerimaan negara dari pajak rendah masih diangka 60 an porsen. Semua ini, membuat kekuatiran dan bertanya-tanya, sesungguhnya bagsa ini mau dibawa kemana oleh Presiden Jokowi?
“Pemerintah tampaknya hidup dalam retorika kata-kata di bawah dukungan media yang rela mengabarkan ketidak jujuran, serta dukungan kelompok media sosial yang terus bekerja membenarkan kesalahan yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, salah atau benar, tetap menjadi sebuah kebenaran yang harus dikabarkan. Tidak heran ketika Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa media saja bisa di kendalikan,” bebernya.
“Retorika keberhasilan yang dibalut kata-kata hiperbolik, seperti kalimat setelah 100 tahun mangkrak, atau kalaimat baru sekarang bisa dilakukan, atau berbagi kata puja puji hiperbolik untuk membentuk opini ditengah publik bahwa seolah pemerintah ini adalah pemerintah paling sangar, paling berani, paling hebat dan paling sukses dari seluruh pemerintahan terdahulu. Entah apa indikator yang digunakan untuk menilai seprti itu, fakta sekarang ekonomi susah, ekonomi sulit. Jangan dustai publik terus menerus tentang ini,” imbuhnya.
Juru bicara partai Demokrat ini juga mengajak kita untuk melihat satu kasus seperti Freeport Indonesia. Menurutnya, beberapa bulan lalu pemerintah dengan buzzer media dan medsosnya bekerja bagai mesin pencuci otak meberitakan keberhasilan pemerintah terkait saham divestasi Freeport sebesar 51%.
“Faktanya sekarang, itu cuma ilusi, bahkan mendekati sebuah kebohongan karena ternyat informasi itu informasu palsu, karena Freeport membantahnya. Lagipula apa yang bisa dibanggakan andai itupun benar? Mengapa kita bangga membeli milik kita? Freeport itu milik kita 100% andai pemerintah tidak memperpanjang kontraknya setelah berakhir tahun 2021 nanti. Jadi jangan bangga membeli milik kita 51%. Ahh lucu kalian…!” ungkap Ferdinand dengan mimik geli.
“Selain itu yang terbaru sekarang adalah rencana penjualan aset negara yang dimiliki oleh BUMN. Dengan berbagi macam kata yang penuh siasat, digunakanlah istilah-istilah yang tidak akbrab ditelingan masyarakat bawah seperti sekuritisasi, kerja sama dengan swasta, penyerahan pengelolaan kepada swasta. Apapun itu istilahnya, tetap muaranya adalah pelepasan hak negara atas kekayaan aset yang dimilikinya dan dipindah tangankan kepada pihak asing atau swasta dalam berbagi macam bentuk metode pelepasan. Apakah dijual, digadaikan atau di serahkan keswasta untuk dikelola. Pemerintah ini terlalu mencari-cari pembenaran untuk membenarkan kebijakannya melepas aset negara kepada swasta dan pihak asing,” bebernya lagi.
Ferdinand juga yakin, bahwa menghapusan status BUMN atas 3 BUMN tambang tentu akan menghilangkan aset negara kedepan karena sesuai Undang-undang BUMN dinyatakan bahwa Anak usaha BUMN bukanlah BUMN dan keuangannya tidak dihitung sebagai keuangan negara. Kontrol negara pun akan lepas dan hanya ada kontrol BUMN, kecuali kepada anak usaha BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah.
“Penyerahan aset dikelola swasta, penjualan aset, menggadaikan aset, atau apapun judulnya, tetap saja itu melepaskan hak negara didalmnya. Belum lagi nasib para pekerja BUMN yang mengelola aset tersebut tersebut bandara, jalan tol dan pelabuhan, bukankah status karyawan BUMN mereka akan hilang? Atau jangan-jangan nanti nasib mereka akan kritis karena dikurangi jumlahnya oleh pengelola baru. Diberhentikan atau di PHK. Apakah semua ini sudah dipikirkan pemerintah secara matang? Atau pemerintah jangan-jangan tidak perduli dengan semua itu yang penting dapat uang untuk membiayai pemerintah,” tutur Ferdinand dengan nada heran.
“Pak Presiden, berhentilah menjual bangsa ini, jangan jual Indonesia, karena negeri ini bukan milik kita, tapi titipan anak cucu negeri ini,” pungkasnya penuh pesan. [mc}
