Nusantarakini.com, Yogyakarta –
Kulon Progo bukanlah daerah yang jadi sorotan media. Bukan kota besar seperti Bandung, Surabaya, apalagi Jakarta. Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, pun tak sepopuler Kang Emil, Bu Risma apalagi Ahok. Walau tanpa sorotan media, Hasto Wardoyo telah meletakkan spirit kemandirian sebuah bangsa. Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatan sendiri.
Hasto memberi teladan dalam senyapnya publikasi. Ia memulai dengan gerakan “Bela & Beli Kulon Progo.” Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pelajar dan PNS di sana mengenakan seragam batik “Geblek Renteng,” batik khas Kulon Progo, pada hari tertentu.
Ternyata, dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal. Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari awalnya cuma 2 (dua) menjadi 50-an. Seribuan perajin batik Kulon Progo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bisa bekerja di Kulon Progo. Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil ini berputar di Kulon Progo.
Puryanto, seorang pengusaha batik di Desa Ngentarejo, mengaku omzetnya meningkat. Bahkan pernah hingga mencapai 500 persen.
Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulon Progo.
Sang Bupati yang juga dokter spesialis kandungan ini juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi air kemasan merk “AirKu” ( Air Kulon Progo ). Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri.
“AirKu” kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulon Progo. Anto, staf setempat, menuturkan, kini jumlah permintaan lebih besar dari produksi. Karena itu, volume produksi “AirKu” akan segera ditingkatkan. Berbagai kebijakan lewat “Program Bela & Beli,” ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulon Progo, dari 22,54 % pada 2013 menjadi 16,74 % pada 2014 (data Bappeda).
Oh ya, jika Anda ke Kulon Progo, Anda tak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulon Progo memang menolak sponsor dari perusahaan rokok. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan, tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat. Dalam hal ini, membela hak kesehatan rakyat.
Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, dimana Pemkab Kulon Progo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta/orang. Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulon Progo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.
Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media.
Dan satu lagi, di Kulon Progo, Alfamart dan Indomart yang biasanya berdampingan bagai pasangan yang tak terpisahkan itu (di mana ada Alfamart, di situ ada Indomart) tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan koperasi. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satunya kewajiban menampung produk UKM di dalam gerai tersebut dan mempekerjakan karyawan dari anggota koperasi.
Alfamart dan Indomart yang bekerja sama dengan koperasi, namanya bukan Alfamart dan Indomart lagi tapi diganti menjadi ToMIRA (Toko Milik Rakyat).
Semoga terobosan “Teladan dalam Senyap” ini bisa ditiru dan dilaksanakan pimpinan daerah lain. Kalau Kabupaten Kulon Progo bisa, kenapa kabupaten dan kotamadya yang lain tidak bisa? Atau memang belum ada kemauan baik untuk mensejahterakan rakyatny? Wallahu’alam bish-showaab…..
Ayoo maju bangsaku, rakyatku semuanya…!!! [mc]
*Diolah dari sumber Anonim dari salah satu Grup Whatsapp.
