Nusantarakini.com , Jakarta
Setelah beberapa waktu sebelumnya membekukan sementara telegram, menkominfo Rudiantoro mempersilahkan perusahaan-perusahaan social media Facebook, Google, dan Twitter angkat kaki jika tak peduli dengan keamanan di Indonesia dan hanya mementingkan bisnis mereka. Hal itu disampaikan Menkominfo tanggal Minggu kemarin 27 Agustus 2017 di Jakarta.
Menkominfo menjelaskan bahwa perusahaan itu harus juga peduli dalam mengamankan platformnya dari misalnya grup penyebar berita hoaks Saracen. Perusahaan media sosial diminta untuk melakukan pengetatan terhadap konten negatif yang beredar di platform mereka.
“Saya bilang sama mereka, kalau anda memang tidak mau mempersiapkan apakah anda memang punya tujuan membuat Indonesia tidak stabil. Anda harus bertanggung jawab. Anda enggak bertanggung jawab, anda enggak usah bisnis di Indonesia,” kata Rud
Ia menjelaskan, proteksi dan pengawasan penyebaran akun-akun hoax bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat saja.Perusahaan penyedia platform memiliki peran yang sangat penting.
Dengan tekanan pemerintah atas social media dan search engine itu, bisa diduga platform itu akan lebih ketat dalam menerima suatu akun dan konten. Dulu platform itu beralasan bahwa mereka tak punya kendali atas akun dan isi. Isi sepenuhnya tanggung jawab pemilik akun. Tetapi saat ini filter atas akun dan isi itu dimungkinkan oleh teknologi yang sekarang ini. Karena itu saat ini perusahaan sosial media tidak bisa lagi berlindung dibalik ketidakmampuannya mengendalikan akun dan konten.
Permasalahanya, berkaca dari pengalaman pilpres dan pilkada, dua pihak yang bersaing itu sama-sama menggunakan buzzer, akun abal-abal dan hoax dalam usahanya bersaing di dunia politik. Manakah yang cenderung diberangus? Apakah hanya hoax yang menentang pemerintah saja sementara hoax yang mendukung pemerintah dilindungi?
Kalau pemerintah hanya memberangus hoax yang anti pemerintah sedangkan hoax yang memberi gambarang yang terlalu baik tentang pemerintah dibiarkan, maka pada akhirnya masyarakat yang mengalami kerugian, karena masyarakat mengira situasi dalam keadaan baik padahal ada bahaya yang mengintai.
Sementara ini kita belum bisa menilai apakah pemerintah tebang pilih dalam memberantas hoax, karena baru satu kelompok yang tertangkap, yaitu saracen. Belum diketahui pula mana berita-berita saracen yang tergolong hoax. Kalau kita baca web resmi saracen yaitu saracennews.com, isinya banyak berita-berita TNI yang tidak mendiskreditkan seseorang. Memang saracennews.com tidak mewakili seluruh aktivitas saracen, karena menurut Polisi, Saracen punya puluhan ribu akun.
