Nusantarakini.com, Jakarta –
Mendikbud Muhajir dari Muhammadiyah tengah diuji saat ini. Pengujinya bukan main-main, PB NU, struktur atas di lingkungan kaum nahdliyyin.
PB NU memprotes kebijakan berupa peraturan menteri tentang Full Day School alias sekolah nyaris seharian penuh.
Bagi PB NU yang punya madrasah-madrasah, kebijakan fullday school tersebut dirasa merugikan. Pasalnya, madrasah-madrasah yang berada di bawah lingkungan nahdliyyin bisa-bisa kosong karena nggak ada murid. Malahan bisa-bisa madrasah-madrasah tersebut tutup. Kalau madrasahnya tutup, apa tidak rugi?
Sebetulnya full day school ini ada positifnya juga. Setidaknya, sekolah-sekolah negeri dapat membekali murid lebih banyak waktu. Tapi bagi sebagian orang, terlalu lama di sekolah, juga tidak baik bagi anak-anak yang ingin menikmati masa bermain.
PB NU tentu berhak untuk protes. Tetapi bila protes sampai harus menurunkan surat intruksi ke bawah untuk menolak, tentu ada sesuatu. Jangan-jangan itu kursi menteri memang empuk untuk diperebutkan?
Tinggal dilihat saja nanti, apabila akhirnya Menteri Muhajir diganti oleh “orang NU”, berarti benar ujungnya memang ke sana. Jika hanya sekedar memaksa supaya menteri Muhajir meninjau kembali peraturannya dan masih tersedia ruang dialog, maka tentu hanya sekedar itu tujuannya. Tidak ada hidden agendanya. (gft)
