Raja Swedia: Kolaborasi Indonesia-Swedia Berdasarkan Kesamaan Nilai Demokrasi, Kebebasan Berpendapat, dan Toleransi

Nusantarakini.com, Jakarta –

Pernyataan Raja Swedia Carl XVII Gustaf ini disampaikan dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Mei 2017. Kunjungan Raja Swedia ini merupakan yang pertama kalinya setingkat Kepala Negara Swedia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sejak 65 tahun menjalin hubungan bilateral.

Menurut Raja Swedia kerja sama antara Indonesia dan Swedia dapat tercapai karena kedua negara memiliki kesamaan dalam menganut nilai-nilai fundamental berbangsa dan bernegara. “Kolaborasi ini didasarkan pada nilai fundamental yang sama-sama kami anut. Seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan toleransi,” papar Raja Carl.

Selain itu Raja Swedia juga memuji kebijakan pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan ini sebagai sebuah investasi terbaik bagi masa depan Indonesia.

“Saat ini Indonesia membuat sebuah investasi yang sangat baik untuk masa depan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat bekerja bersama-sama,” papar Raja Swedia.

Secara khusus Raja Swedia menyoroti pengelolaan hutan di Indonesia. Raja yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan ini berharap kedua negara juga membicarakan seputar pengelolaan hutan di samping topik-topik kerja sama lainnya. Ia ingin Swedia-Indonesia bisa bekerja sama lebih lanjut dalam hal ini. “Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan isu penting untuk Swedia, sama seperti Indonesia,” ujar Raja Swedia.

Beberapa anggota kabinet turut hadir mendampingi Presiden. Diantara yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (*mk)