Nusantarakini.com, Jakarta –
Bikin Gampang
Oleh: Pandji Pragiwaksono
Bingung milih siapa di Pilkada?
Kita bikin gampang deh.
Mari bicara anti korupsi.
Dengan segala kasus Rp 23.3 trilyun. Dana Guru, pameran buku Frankfurt yang dikaitkan ke Mas Anies, atau Panama Papers yang dikaitkan ke Bang Sandi, kenapa ada 4 mantan pimpinan KPK yang secara terbuka mendukung Mas Anies dan Bang Sandi? Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Chandra Hamzah, Taufiequrachman Ruki.
4 orang mantan pimpinan KPK.
5 orang kalau kita hitung Busyro Muqoddas. Kedekatan beliau dengan Mas BW dan Mas Anies membuatnya mendukung Mas Anies walau tidak menjadi juru bicara dan jadi bagian dari tim pemenangan.
Pertanyaan kritis yang sederhana:
“Kalau memang Pak Basuki bersih dari korupsi, kenapa tidak ada satupun mantan pimpinan KPK yang secara terbuka mendukung beliau? Ada masalah apa dengan Pak Basuki?”
“Pesan apa yang ingin 5 orang mantan pimpinan KPK ini sampaikan dengan mendukung Anies Sandi dan bukan Pak Basuki?”
“Siapa yang anda percaya paling paham mengenai pemberantasan korupsi? Siapa yang anda percaya opininya dan penilaiannya terhadap siapa yang paling anti korupsi?”
“5 mantan pimpinan KPK, atau sebuah persona di Twitter?”
Silakan direnungkan.
Kita ganti topik
Mari bicara kelayakan menjadi Pemimpin Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
“Bicara soal siapa yang tepat menjadi Gubernur?”
Selain 4 nama mantan pimpinan KPK tadi, ada lagi barisan tokoh tokoh yang mendukung Anies Sandi: Sudirman Said, Hamdan Zoelva dan Faisal Basri. Ya, Bang Faisal.
Sekarang mungkin anda jadi tahu satu lagi alasan mengapa saya jalan bersama Mas Anies di Pilkada ini. Karena saya pun masih jalan bersama Bang Faisal. Dari 2012 sampai sekarang.
Tadi pagi kami baru saja bertemu. Sarapan bareng. Ngopi. Membicarakan persatuan Jakarta dan apa dampak Pilkada kali ini dengan Indonesia ke depannya nanti. Bang Faisal ingin gabung tapi harus jadi saksi untuk pernikahan keluarganya pagi tadi.
“Lalu siapa yang anda percaya paling paham mengenai pemerintahan?”
“Siapa yang anda percaya opininya dan penilaiannya terhadap siapa yang paling tepat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?”
“Sekadar entertainer di twitter? Atau nama nama hebat di atas?”
Maksudnya, saya juga entertainer, tapi saya akan menyarankan anda menjadikan opini saya sebagai referensi. Tapi urusan siapa yang tepat jadi Pemimpin Pemerintahan Provinsi, ya jelas percayakan pada orang-orang tadi.
“Kalau mau nyari Indonesian Idol, boleh kita pegang opini seorang penyanyi.”
“Kalau mau milih Film Terbaik, boleh pegang opini seorang sutradara.”
Ini memilih Gubernur DKI Jakarta. Dengarkan opini mereka yang memahami pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Sekarang mari coba kita jajarkan semua nama tadi:
Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Chandra Hamzah, Taufiequrachman Ruki, Busyro Muqoddas, Sudirman Said, Hamdan Zoelva, Faisal Basri. Di depan mereka, Anies dan Sandi.
“Justice League, lewat tuh.”
“Ada apa sehingga orang orang hebat ini bersatu mendukung Anies Sandi?”
“Benarkah ini sekadar memenangkan seorang di Pilkada Jakarta? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting untuk diperjuangkan?”
Coba renungkan sebentar.
Mari Ganti Topik Lagi
Mari kita bicara keteladanan.
Pendukung Pak Basuki paling seneng mengatakan bahwa beliau hanya kasar kepada penjahat.
Anggaplah itu benar.
“Maka sebagai Pemimpin, apa yang ingin diajarkan kepada warganya?”
“Apa yang ingin dijadikan teladan?”
“Bahwa kita boleh maki maki orang hanya karena kita benar?”
“Bahwa kalau kita merasa benar, kita boleh menuduh seseorang sebagai maling?”
“Kota seperti apa yang akan lahir dari pemimpin yang mencontohkan bahwa kita boleh memaki ketika merasa benar?”
” Apakah damai yang akan terjadi di Jakarta?”
Baiklah, kita ganti topik lagi
Sekarang mari kita bicara kebijakan.
Reklamasi. Kita jadikan contoh kasus, sebagai simbol kebijakan era Pak Basuki.
Anda tentu dengar segala polemik dan perdebatannya. Sekarang mari saya kasih gambaran:
Pertama, yang menolak reklamasi, adalah Ibu Susi Pudjiastuti. Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kedua, Greenpeace pun menolak reklamasi.
Ketiga. WALHI juga menolak reklamasi.
“Lalu siapa yang anda percaya opininya terkait Reklamasi?”
“Siapa yang menurut anda kompeten untuk anda pegang omongannya mengenai Reklamasi dan dampaknya terhadap lingkungan serta Nelayan?”
“Sebuah akun di Twitter, atau mereka di atas?”
Pertambahan pertanyaan untuk anda pikirkan.
Nah sekarang, kalau memang buruk untuk lingkungan, buruk untuk nelayan, buruk untuk Jakarta karena menyebabkan banjir? Lalu mengapa dijalankan?
Untuk tahu alasannya, mari kita gabungkan kembali pertanyaan pertanyaan sebelumnya di atas.
“Mengapa 5 pimpinan KPK bergabung mendukung Anies Sandi? Mengapa Faisal Basri, Sudirman Said juga berbaris dengan Anies Sandi? Mengapa ditentang Greenpeace, WALHI, Ibu Susi Pudjiastuti, tapi tetap dibangun pulau pulau Reklamasi? Mengapa kemudian kota ini penuh maki-maki?”
Jawabannya:
Karena yang bermasalah adalah keberpihakan Pak Basuki.
Yang bukan berpihak kepada warga Jakarta, kalau benar benar dipelajari dan dicermati.
Dalam kasus Reklamasi, coba kita baca kronologinya dari jaman Soeharto keluarkan Keppres 52, sampai PTUN Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan Pemprov DKI Jakarta.
Baca baik-baik, di tanggal 12 Desember 2013 sampai 23 Desember 2014.
Penting untuk dicermati, nama pengembang Agung Podomoro.
“Berpihak kepada siapa Pak Basuki?
Pengembang?
9 Naga?
Aguan?”
Sekadar informasi, Pulau Reklamasi A, B, C, D dan E adalah milik Kapuk Naga Indah, satu grup dengan Agung Sedayu. Pulau A dan B ijinnya belum keluar karena terkait dengan Provinsi Banten. Pulau C dan D dihentikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekitar Mei 2016.
Nah walau sudah secara hukum distop, tapi kalau kita lihat Google Map-nya hari ini, sudah berdiri begitu banyak ruko. Mau tau harganya berapa? Rp 11 Milyar. Dan, sudah habis terjual.
“Jadi ini Pulau untuk siapa?”
Harga ruko 11 Milyar Rupiah, sementara penghasilan Nelayan sejak Reklamasi adalah Rp 300.000 sehari .
“Ini rakyat siapa yang bela?”
Apakah tidak berpihaknya Pak Basuki kepada rakyat hanya sekali dua kali?
Sebagai gambaran, Pak Basuki tercatat sudah kalah di sidang lawan rakyatnya sendiri sebanyak 8 kali.
Dari Sidang Penggusuran gugatan warganya Pak Basuki yang tinggal di Bukit Duri . Tempat tinggal mereka digusur oleh Pemprov DKI.
Hingga ke Ibu Retno Listyarti, warganya Pak Basuki yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta . Yang dipecat Pak Basuki karena hadir di TV ketika membeberkan sejumlah kecurangan UN yang terjadi.
Sampai Reklamasi yang digugat warganya Pak Basuki Nelayan yang hidupnya dari laut karena di sidang terbukti menjalankan Reklamasi dengan diam diam
Ketika berkali-kali seorang Gubernur digugat warganya sendiri dan kalah. Pantas kita bertanya: “Untuk siapa kebijakan kebijakannya selama ini?”
Yang pasti bukan untuk warganya sendiri. Lah wong warganya menggugat dan menang atas Gubernur DKI.
“Sekarang anda paham kan mengapa kami berdiri berbaris di seberang Pak Basuki?”
Bukan karena dibayar.
Bukan karena teman.
Bukan karena diimingi jabatan.
Bukan karena kami toleran kepada yang intoleran.
Kendatipun dicemooh, kendatipun diolok-olok, kami tetap suarakan dukungan.
Saya, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, Chandra Hamzah, Taufiequrachman Ruki, Busyro Muqoddas, Sudirman Said, Hamdan Zoelva, Faisal Basri, seluruh dewan pakar, seluruh relawan dan seluruh pendukung, berdiri bersama karena yang diperjuangkan adalah Keadilan bagi Jakarta yang dititipkan harapannya kepada Anies Sandi.
Sebenarnya kan sederhana yang Mas Anies dan Bang Sandi perjuangkan. “Keadilan Sosial.”
Anda bisa punya tempat tinggal sendiri, yang lain diperjuangkan supaya punya juga hunian yang bisa disebut sebagai milik sendiri.
Anda bisa punya pendidikan tinggi, yang lain diperjuangkan supaya punya pendidikan yang baik dan berkelanjutan.
Anda bisa punya penghasilan, yang lain diperjuangkan supaya punya penghasilan.
Anda punya kehidupan, yang lain dibela, dibantu, diperjuangkan supaya hak asasi yang tadinya direnggut darinya bisa dikembalikan: Kehidupan.
Walaupun harus melawan pihak pihak yang sukses atau tidaknya mereka didefinisikan dari tumbuh atau tidaknya profit perusahaan.
“Ini kan yang namanya Keadilan Sosial?”
“Ini kan yang diinginkan?”
Karena tanpanya, tidak akan ada Persatuan.
Belum terlambat untuk turun tangan dan ikut masuk ke jajaran dari mereka yang berjuang untuk keadilan sosial di Jakarta.
“19 April 2017, anda tahu apa yang harus dilakukan.”
“Pilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pilih nomor 3.”
“Pilih Persatuan Jakarta, yang datang dari Keadilan Sosial yang diperjuangkan.”
Sumber dan foto: Pandji.com
[mr]
