Nusantarakini.com, Jakarta –
Qomando Masyarakat Tertindas (QOMAT) dan BEM STEI Bank Menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Membongkar Kebobrokan Penegakan Hukum Rezim Jokowi, dari Korupsi Bus Trans Jakarta sampai Suap Pajak Adik Ipar”.
Diskusi yang dimoderatori Mansour ini diisi oleh para narasumber antara lain Nurhadi M. Musawwir (Mantan Anggota DPR RI), Zainudin Arsad, Asosiation Muslim Student (AMSA) dan Muslim Arbi (Gerakan Laskar Aliansi Korupsi).
Mengawali diskusi, Mansour menekankan bahwa bernegara harus ditopang dengan law enforcement, seperti Cina yang berani menghukum mati kasus karkoba dan korupsi.
Mantan anggota DPR RI Nurhadi M. Musawwir menegaskan, walau sangat jelas negara berdasar hukum nyatanya politik yang menguasai hukum, seharusnya tidak seperti ini.
“Untuk RAPBN yang menentukan eksekutif, korupsi 99 % berawal dari eksekutif, setelah di legislatif bisa kong kalikong. Korupsi terbesar ada di eksekutif, mark up anggaran terbesar ada di eksekutif,” kata Nurhadi di Kampus Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Jalan Kramat Pulo Gundul K 14-15, Johar Baru, JAK pusat (18/3/2017).
Kekuasaan hukum, lanjut Nurhadi, harus menjadikan hukum berkeadilan bagi masyarakat. Kata dia, pemerintahan yang baik apabila law enforcement berjalan sebagaimana mestinya.
“Di dunia, Indonesia Peringkatnya sangat rendah. Korupsi paling kecil di Pemerintahan Habibi, Korupsi terbesar di sektor pajak,” ujar Nurhadi.
Nurhadi menerangkan, Indonesia negara kaya tapi rakyatnya miskin. Seharusnya, kata dia, rakyat mendapatkan fasilitas yang dikelola negara, sila ke-5 Pancasila tidak dijalankan, mereka lupa setelah menjadi pemimpin negara.
“Paradigma harus dirubah, jiwa dan badannya, dan pemahaman dari Pancasila harus disempurnakan. Pemimpin saat ini harus cerdas, hakim harus berlaku seadil-adilnya, walau dalam prakteknya terima suap,” harap Nurhadi.
Sementara itu, Zainudin Arsad dari Association Muslim Student, mengatakan bahwa jati diri kita ada di Pancasila dan UUD 45 (non amandemen).
“Pejuang itu tidak pernah merasakan kenikmatan dan nyaman. Bangsa ini butuh pemimpin dengan kriteria, berilmu, bermoral, berseri dan berani,” ujar Zainuddin.
Sedangkan Muslim Arbi (Gerakan Laskar Aliansi Korupsi) menegaskan, saat ini bicara di Rezim Korupsi suasananya sangat mengerikan, ketika jadi Presiden yang diberhentikan Abraham Samad dikriminalisasi.
“Saat ini negara ini masif korupsi, lembaga pertama yang dirusak KPK. Ahok membakar Busway, yang dikorbankan adalah Kepala Dinas Dishub Udar Pristono,” ujar Muslim.
Menurut Muslim, saat ini tidak ada keadilan untuk hukum, seorang tersangka korupsi dan penista agama bisa bebas dan jadi calon gubernur DKI Jakarta.
Saat ini, lanjut Muslim, tokoh yang bersih bebas korupsi disingkirkan dari pemerintahan, hukum dikendalikan oleh kekuasaan.
Meskipun begitu, kata Muslim, saat ini kita dijamin sesuai dengan UUD 45 pasal 28, bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, jadi tetaplah kita optimis untuk membela harkat dan martabat Bangsa Indonesia.
“Harusnya seluruh rakyat diapresiasi, sesuai perintah Alquran, amar ma’ruf nahi munkar,” tandasnya. (mc)
