Nusantarakini.com, Jakarta-
Di belakang layar, tim sukses (timses) Pak Ahok mendadak mengadakan rapat tertutup membahas jumlah rombongan dan kargo Raja Salman. Total berat kargo Raja hampir 500 ton. Jumlah rombongan 1.500 orang.
Ketua timses dan para petingginya merasa ada yang tak beres. Mereka mempersoalkan untuk apa Raja harus membawa rombongan sebegitu besar? Dan untuk apa membawa kargo yang tidak tanggung-tanggung tonasenya.
Di dalam rapat tertutup itu, timses membahas berbagai kemungkinan. Para peserta rapat diminta untuk mengemukakan sinyalemen mereka. Ada yang mengatakan, Raja Saudi memang akan selalu berombongan besar kalau pergi melawat ke luar negeri.
“Mereka itu ingin menyenangkan tuan rumah dengan membawa ratusan atau ribuan orang.”
Pendapat ini diabaikan saja oleh para petinggi timses. Kemudian, peserta rapat yang lain menimpali.
“Mereka ingin menunjukkan kesungguhan untuk membantu tuan rumah dengan membawa sebanyak mungkin pengusaha dan pejabat tinggi.”
Ketua timses mengangguk-anggukan kepala. Tetapi belum yakin betul teori ini. Beliau ingin mendengar apakah ada diantara koleganya yang memahami jalan pikiran Ketua.
“Sebetulnya begini Ketua. Saya agak resah melihat rombongan yang begitu besar plus ratusan ton kargo,” kata seorang peserta yang duduk hampir berhadapan dengan pimpinan rapat.
“Jadi, kamu curiga nama-nama rombongan yang 1.500 orang itu akan diseludupkan ke daftar pemilih putaran kedua nanti untuk mendukung Anies?”
“Saya pikir begitu ketua. Soalnya, Anies Baswedan itu kan berdarah Arab. Terus, kenapa tanggal kunjungan Raja sangat pas dengan masa pilkada Jakarta.”
Orang ini melanjutkan sinyalemennya dengan menyelipkan kata-kata Arab, “Saya juga syak wa sangka terhadap kargo Raja.”
“Apa yang ada di dalam benakmu tentang kargo itu?” tanya Ketua.
“Saya sangsi, jangan-jangan ada ratusan ribu KTP buatan Arab yang ditulis dengan nama-nama yang berbau Arabia.”
Ketua timses langsung menutup rapat. “Cukup, tidak perlu lagi dilanjutkan rapat ini.”
Begitu bubar dari dari rapat, ketua timses langsung membuka laptopnya dan menulis surat yang ditujukan kepada Mendagri, Direktur Jenderal Bea-Cukai, Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kapolri.
Ketua timses meminta kepada Mendagri agar mengkoordinasikan penyelidikan terhadap kargo Raja Salam.
Timses secara blak-blakan menyatakan kecurigaannya bahwa isi kargo Raja Salman kemungkinan KTP palsu.
Ketua timses mengatakan kepada Mendagri bahwa tempo hari KTP palsu buatan Kamboja dan Vietnam diamankan oleh petugas Bea-Cukai. Jadi, dia menuntut hal sama kalau isi kargo Raja adalah KTP palsu.
Mendagri membalas surat ketua timses.
Kata Mendagri, pihak Bea-Cukai sudah melakukan pemindaian (scanning) yang cermat terhadap kargo Raja.
“Tidak ada KTP palsu,” kata Mendagri.
Surat timses kepada Dirjen Bea-Cukai juga mendapatkan jawaban serupa. “Kami tidak menemukan KTP palsu di dalam kargo rombongan Raja Salman,” kata Dirjen dalam surat balasannya.
Dia menambahkan, menurut stastistik hasil sitaan Bea-Cukai, yang paling banyak melakukan pemalsuan dokumen adalah orang-orang Asia timur.
Kemudian, jawaban yang sangat krusial ditunggu dari Dirjen Imigrasi. “Yth Ketua Timses. Kami sudah puluhan tahun mengawasi orang Saudi yang masuk ke Indonesia. Belum pernah kami temukan kasus penyalahgunaan visa kunjungan secara masif oleh warga Saudi. Paling banyak satu-dua kasus dalam beberapa tahun. Jadi, permintaan Anda agar kami membuntuti 1.500 rombongan Raja Salman, tidak dapat kami penuhi. Mohon maaf.”
Dirjen Imigrasi malah menyindir bahwa selama ini yang paling banyak menyalahgunakan visa kunjungan adalah orang-orang yang berpaspor RRC.
Dirjen malah mengingatkan kembali kasus impor KTP palsu yang sempat menghebohkan masyarakat.
Jawaban berikut diterima oleh timses dari Ketua KPU. Timses meminta supaya pemilih dengan nama-nama yang berbau Arabia di daftar pemilih pilkada Jakarta putaran kedua, dibuatkan TPS khusus.
Ketua KPU menjawab bahwa permintaan itu tidak mungkin dilakukan. “Sebab, 80 persen pemilih muslim di DKI memiliki nama yang berbau Arabia,” kata Ketua KPU.
Ketua KPU juga menyindir. Dia mengatakan, “Kalau Anda meminta TPS khusus untuk pemilih yang memiliki nama Arabia, maka KPU juga harus membuatkan TPS khusus untuk pemilih yang miliki nama-nama RRC.”
Ketua timses langsung menelefon Ketua KPU untuk membatalkan permintaan TPS khusus itu. Rupanya, ketua timses langsung sadar bahwa TPS khusus untuk pemilih dengan nama-nama RRC justru akan memudahkan khalayak untuk mendeteksi pemilih siluman yang tidak bisa berbahasa Indonesia.
Surat yang dilayangkan oleh timses ke Kapolri dijawab singkat oleh Pak Polisi. Polisi menegaskan pihaknya tidak mempunyai dasar hukum untuk menyelidiki 1.500 rombogan Raja Salman dan kargo mereka.
“Tidak ada temuan pihak Imigrasi dan pihak Bea-Cukai yang bisa kami tindaklanjuti,” kata Polisi.
Pak Polisi mengatakan bahwa ada aspek yang lebih penting lagi harus mereka selidiki terkait kunjungan Raja Salman.
“Kami sedang konsentrasi untuk menyelidiki aparat kepolisian yang teribat dalam pengawalan Raja Salman.“
Kami sedang mencari siapa-siapa saja polisi yang akan didaftarkan untuk menerima hadiah naik haji gratis dari Raja,” tulis salah seorang Inspektur Jenderal menjawab surat Ketua Timses Pak Ahok.
*Asyari Usman, Mantan Wartawan BBC [mc]
Sumber: Muslimbersatu.net
