Nusantarakini.com, Jakarta-
Qomando Masyarakat Tertindas (QOMAT) mengadakan diskusi publik dengan tema “Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan, Fakta atau Ilusi?” di Kampus di Kampus Sjafruddin Prawiranegara Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Islam (STEBANK) Kramat Pulo Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat.
Sebagaimana diketahui bahwa derasnya arus investasi yang masuk dari Cina ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Apalagi dikhawatirkan kedaulatan negara bisa terancam kalau sampai banyak proyek strategis dibangun oleh negara yang disinyalir telah “mengekspor” tenaga kasarnya ke negeri ini.
Diskusi QOMAT tersebut telah menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Prof. Dr. Muchtar Efendi Harahap (Pakar Politik Internasional), Munarman (Jubir GNPF MUI), Dr. M Nasih (Dosen Politik Pasca Sarjana UI), Suaib Didu ( Pengamat Politik Islam), Muslim Arbi (Pengamat Politik), dan Faedurrahman (Ketua QOMAT).
Pakar Politik Internasional Prof. Dr. Muchtar Efendi Harahap mengatakan, saat ini Indonesia lebih real kerja sama dengan Negara Cina. Nampak implementasinya dengan berbondong-bondongnya tenaga kasar kerja Cina yang datang ke Indonesia, dan ajaran komunisme akan dihidupkan di NKRI.
“Isu adanya reklamasi atau pulau palsu, Cina yang berduit akan tinggal di pulau , isu aseng, asing, asong, yang akan menggusur orang pribumi, dan otomatis ekonomi diambil Cina, isu pelacur masuk Indonesia, narkoba dari Cina masuk bebas, barang Cina masuk bebas ke negara kita,” rinci Prof. Muchtar dalam paparannya, Jakarta (5/1/2017).
“Cina akan memperoleh hak pelabuhan laut dan udara, negara akan tergadaikan, martabat NKRI di mata dunia tidak dihargai,” tambahnya.
Sementara itu menurut pengamat politik Muslim Arbi, saat ini penegakan hukum di negara ini tidak berjalan, namun yang nampak malahan kesenian Cina yang sudah mulai bermunculan.
“Negara ini sudah mengerikan, para aktifis yang berjuang untuk Negara ditahan. Bahwa ada kekuatan yang melahirkan hukum dan politik yang muaranya melegalkan kesalahan, ” tegas Muslim Arbi.
Hal ini menegaskan, lanjut Muslim, bahwa negara sudah dibawah kekuasaan aseng. Muslim menerangkan bahwa mereka telah mengirim virus tanaman (proxy war), karena tidak dimungkinkan mengirimkan Tentara Merah (Tentara Cina). Saat ini, kata Muslim, Pemimpin tidak membela bangsa dan negara.
“Bisa jadi adanya kerjasama negara kita dengan Cina, kebangkitan komunis akan kembali di tanah air, dari sisi ekonomi, Ideologi dan Politik,” ujarnya.
Suaib Didu, pengamat politik Islam, juga menegaskan dalam paparannya, bahwa NKRI adalah bentuk negara yang disesuaikan dengan kultur, keragaman dengan berbagai macam etnis, bahasa, suku dan adat istiadat serta budaya dan agama. Indonesia adalah negara kebangsaan bukan negara agama. Negara Indonesia sekarang ini berbentuk republik bukan negara kerajaan.
Menurut Suaib Didi, suatu bangsa yang meninggalkan hal-hal prinsip, nilai-nilai luhur yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa itu akan mengalami kehancuran.
“Kartel politik merupakan suatu istilah baru dalam perpolitikan di Indonesia. Kecenderungan perilaku para elit politik yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara terselubung. Tujuannya adalah mempersiapkan langkah langkah strategis dan membangun oligarki semu. Kemunafikan para tokoh elit politik , mulai dari penghalusan makna dari suatu kenyataan menjadi kabur dan abu-abu,” terang Suaib.
“Sampai pada menjungkirbalikkan butir-butir pancasila yang sangat bertentangan dengan kenyataan hidup sehari-hari. Perpolitikan di Indonesia lemah semangat demokrasi. Lemahnya sistem kontrol, lemahnya kaderisasi, menguatnya sikap otoriter, serta hilangnya orientasi kenegaraan dan kerakyatan. Terjadinya kesenjangan sosial antar elite politik dan rakyat. Sistem kartel politik sangat bertentangan dengan semangat reformasi,” tegas Suaib.
Menurut Ketua Qomat Faedurrohman, geliat komunisme Cina sudah tidak bisa dibendung lagi. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menguasasi Indonesia. Kita lihat, lanjut Faed, berbagai proyek nasional di “nahkodai” oleh Cina. Salah satunya proyek rekmasi Teluk Jakarta.
“Oleh pengamat dan ahli, proyek tersebut dinilai tidak ada beneifit sedikitpun bagi bangsa Indonesia. Yang ada justru proyek tersebut untuk menampung jutaan orang Cina,” tegas Faed.
Lebih lainjut faed menerangkan, hegemoni Cina saat ini sudah masuk dalam semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina (TKA Illegal-red) semakin memantapkan fakta bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia.
“Kapal nelayannya menangkap ikan diperairan Indonesia dikawal kapal perang Cina. Kapal TNI AL dilabrak tak berkutik, ironisnya adanya keturunan PKI yang sudah menjadi anggota DPR,” beber Faed.
Faed menghimbau, jangan sampai masyarakat kecolongan dan dirugikan. Hal ini sangat penting jika tidak mau Indonesia tergadaikan. Sementara itu, bagi pemerintah, harus tegas dan tidak pula tergantung dengan berbagai tawaran yang ujung-ujungnya akan merugikan bangsa Indonesia.
“Satu hal yang harus dipegang pemerintah adalah, pemerintah harus berani memutus hubungan dengan pihak Cina. Kalau tidak akan merongrong dan meruntuhkan NKRI harus dikutuk,” ujarnya.
Sementara itu, Jubir GNPF MUI Munarman dalam paparannya lebih banyak menyayangkan umat islam, karena saat ini Islam salah memahami. “Saat ini kita harus punya konsep berbeda,” pungkas Munarman. (*mc)
