Nusantarakini.com, Jakarta – Jika ditanya apa perbedaan mencolok antara tiga rezim, rezim Orde Lama, Orde Baru dan Orde Jokowi, maka jawabannya terletak pada soal pengelolaan keuangan negara.
Jika rezim Orde Lama di bawah Soekarno, kas negara merupakan satu-satunya sumber arus masuk dan keluar belanja negara. Seluruh keuangan yang diusahakan negara baik dari sumber pajak maupun tidak, ditampung di kas negara. Oleh negara dikelola dan disalurkan untuk membiayai seluruh kegiatan negara.
Sedangkan di masa Orde Baru, negara memiliki dua kas. Satu, kas resmi, yaitu kas negara yang dikelola Departemen Keuangan. Kas lain yang tidak resmi, yaitu sumber keuangan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dari swasta atau konglomerat yang dibina oleh pemerintahan Soeharto. Ibaratnya, ada kas besar yaitu kas negara, dan ada kas kecil.
Kendati demikian, peranan kas negara tetap signifikan. Sedangkan di Orde Jokowi, kas negara berubah menjadi semacam kas kecil. Kas besar dan utama, justru berasal dari donatur rezim yaitu pihak swasta. Bahkan dapat dikatakan, orde ini adalah anti tesa dari orde Soekarno.
Orde Soekarno, kas negara benar-benar jalan dan kuat, sedangkan di zaman Orde Jokowi, kas negara jebol dan lemah. Sumber dana dari luar kas negara menjelma menjadi sangat dominan.
Realita inilah yang menjelaskan mengapa para konglomerat pendukung orde sekarang menjelma demikian kuat dan determinan. Sebab dapat diduga, banyak kegiatan didanai oleh mereka. Pembangunan didanai dan diolah oleh mereka. Pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi izin dan konsesi semata.
Skema proyek kereta cepat Jakarta – Bandung merupakan modus dan pola pengelolaan keuangan negara minimalis dan swasta maksimalis yang menjadi bukti hal ini. Akhirnya, negara dikangkangi swasta yang berwujud konglomerat. (sed)
