Nusantarakini.com, Jakarta – Seruan demonstrasi pada 4 November 2016 akan datang makin meluas. Di berbagai daerah telah mulai menggalang barisan. Diperkirakan jumlah peserta aksi akan lebih banyak dari pada demonstrasi pada 14 Oktober 2016 yang lalu.
Memang pemerintah lewat Bareskrim Mabes Polri diduga sengaja mengulur-ulur waktu untuk memeriksa Ahok. Akibatnya, tensi sosial politik di dalam masyarakat makin panas.
Yang penting diperhatikan adalah unjuk rasa yang kembali digelar pada 4 November 2016 nanti jangan sampai dijadikan sebagai momen untuk menggilas golongan yang dicap anti pemerintah seperti yang terjadi di Tanjung Priok pada 1984 silam.
Apalagi mengingat watak pemerintahan sekarang yang oportunis, bisa jadi akan memanfaatkan keadaan untuk memukul setiap pihak yang dicap melawan. Ditambah lagi warning yang sudah disampaikan oleh salah satu penasehat tak resmi pemerintahan sekarang yaitu Hendropriyono. Dia mengatakan kalau rusuh maka dapat diterapkan darurat sipil. Warningnya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai arahan dan solusi keamanan bagi pemerintah ketimbang peringatan intelijen.
Apabila skenario darurat sipil dan pembantaian gaya Tanjung Priok 1984 diterapkan untuk memukul tuntutan umat Islam, maka belum tentu seperti yang dibayangkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa cara tersebut berhasil. Bahkan bisa jadi itulah awal akan meledaknya kerusuhan massal yang merembet secara nasional dan bisa membawa gulung tikarnya rezim Jokowi.
Sekali lagi para penganut garis keras di pemerintahan Jokowi boleh saja meremehkan keadaan dan percaya dengan solusi kekerasan untuk memukul massa, tapi reaksi dari hal itu tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Jadi mereka silakan girang akan dapat bermain dengan kekacauan, tapi sejatinya mereka gamang untuk mengalkulasi keseluruhan konsekwensi apabila tuntutan massa dipatahkan.
Sekali lagi harap waspada dengan skenario Tanjung Priok Jilid Dua. (sed)
