Nusantarakini.com, Jakarta-
Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar operasi tangkap tangan di gedung Kementerian Perhubungan. Di tengah operasi, tanpa ada yang menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertandang ke sana. Jokowi langsung meminta supaya pungutan liar dihentikan dan pelakunya dipecat.
Terkait dengan reformasi hukum, seperti yang dilansir laman resmi Seskab.go.id, Jokowi telah menyetujui dilaksanakannya Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) yang selama ini sering dirasakan langsung oleh masyarakat dalam pelayanan publik.
“Jadi nanti dikoordinasikan oleh Menko Polhukam sesuai dengan arahan Presiden untuk segera dimatangkan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10) sore.
Pramono menjelaskan, pungli itu bisa muncul, misalnya berkaitan dengan kecepatan pelayanan SIM/STNK/BPKB/SKCK. Kemudian juga pemberantasan pungutan liar atau suap berkaitan dengan penyederhanaan penanganan tilang, kemudian juga berkaitan dengan operasi penyelundupan.
Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, seperti dilansir Kompas.com mengatakan, operasi ini dilakukan pada Selasa (11/10/2016) sekitar pukul 15.00 WIB. Operasi ini dilakukan tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
“Kami telah melakukan OTT di Kemenhub di lantai enam dan lantai dua belas,” kata Awi di lokasi kepada para wartawan.
Awi menerangkan bahwa di lantai 6 kantor Kemenhub terdiri dari loket-loket pelayanan tempat masyarakat mengurus perizinan. Dalam OTT ini, ujar Awi, petugas kepolisian menemui praktik pungli oleh oknum petugas Kemenhub di loket Direktorat Perhubungan Laut.
Menurut Awi, polisi telah mengamankan enam orang; dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta dan tiga orang lainnya Pegawai Harian Lepas (PHL) Kemenhub. Dari tangan mereka, lanjut Awi, polisi telah menyita uang sebanyak Rp 34 juta.
“Dari situ kita kembangkan bahwasanya ada aliran dana ke lantai 12, di ruangan kasie (kepala seksi) dan kasubdit. Bahwasanya uang ini mengalir pada kasie-kasie, yang lagi kita kembangkan aliran dana itu kepada siapa saja, satu per satu akan kita selidiki,” jelas Awi.
Polisi juga menemukan barang bukti di lantai 12 berupa uang tunai sebanyak Rp 61 juta, menyita enam buku tabungan yang berisi uang Rp 1 miliar dan beberapa dokumen terkait perizinan.
Terkait alasan kenapa Jokowi langsung turun tangan mendatangi Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, sore tadi; juru bicara Presiden, Johan BUdi Sapto Prabowo menyampaikan bahwa Jokowi ingin memantau langsung operasi tangkap tangan dan penggeledahan dalam kasus pungutan liar dalam layanan publik di kementerian tersebut.
“Sebenarnya Presiden dalam konteks ini bukan melihat OTT-nya, tapi berangkat dari perbaikan pelayanan publik,” terang Johan Budi seperti dilansir Suara.com. (*mc)
