Nusantarakini.com, Jakarta-
Gerakan Partisipasi Publik Ala JNIB
by Wignyo Prasetyo*
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sepatutnya tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh warga Tanah Merah berkaitan penandatanganan kontrak politik dengan salah satu cagub, Anies Baswedan. Justru apa yang dilakukan oleh warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara patut diapresiasi. Warga mengundang dan meminta kepada cagub untuk menyampaikan visi misinya, menyampaikan apa yang ada dalam fikirannya tentang Jakarta. Pada saat yang sama berdialog dan menyampaikan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Apresiasi juga kepada Anies Baswedan yang mau dan berani hadir atas undangan warga Tanah Merah.
Saya pikir itu langkah maju. Pilgub 2012 hingga pilpres 2014, kita mengenal istilah “blusukan”. Blusukan itu bagian dari proses demokrasi, pemimpin atau calon pemimpin mendatangi rakyatnya, mendengar segala keluh kesah di bawah, menyimak dan menyerap aspirasi berbagai persoalan dari rakyatnya.
Berbeda dengan “blusukan”. Blusukan ini inisiatif dari atas. Fenomena yang terjadi di Tanah Merah merupakan langkah yang lebih maju. Adalah sebuah contoh dari inisiatif rakyat, inisiatif dari bawah. Apa yang lebih dikenal dengan istilah “partisipasi publik”. Dan ini merupakan bagian juga dari proses demokrasi, bahkan lebih maju dari sekedar blusukan.
Saya membayangkan insiatif-inisiatif seperti itu terjadi meluas, di berbagai daerah, di berbagai kampung. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mengoganisir diri, berinisiatif melakukan berbagai kreativitas demokrasi. Kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir mengundang cagub untuk datang berdialog dengan mereka, mendiskusikan berbagai persoalan di bawah, merumuskan berbagai solusi dan lain sebagainya.
Jika fenomena itu terjadi secara massive, maka itu akan menjadi sebuah “gerakan”. Konsep “gerakan” seperti ini tak begitu dikenal sebelumnya. Sekali lagi, jika ini massive terjadi, maka ini akan menjadi fenomena yang luar biasa, menjadi sebuah “bola salju” yang menggelinding semakin membesar dan tak terbendung. Kedaulatan rakyat sedang mengemuka.
Tentu saja, “gerakan” tidak hanya bisa terjadi seperti dalam momentum Pilgub atau Pemilu. Ia juga perlu beroperasi pada tiap saat dan tiap waktu, di masa-masa normal. Pada suatu masa kita akan menyaksikan berbagai peristiwa bagaimana sebuah kebijakan gubernur atau walikota didiskusikan dan dirumuskan bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat ini, bersama-sama dengan “gerakan.” Belum pernah terjadi, mengingat selama ini kebijakan Up-Bottom. Selama ini para pemegang kakuasaan hanya mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan di atas.
Mungkin ini yang disebut dengan “memimpin rakyatnya, bukan kotanya”. Aku cuma bisa bilang: amazing!!! (*mc)
*Penulis adalah Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB)
