Nusantarakini.com, Jakarta – Kekuatan ekonomi sebuah partai antara lain dapat ditakar dari perolehan kursi legislatif dan ekskutifnya. Tapi karena kursi ekskutif seperti kepala daerah biasanya diperoleh lewat kongsi politik dari berbagai partai, maka agak sulit menentukannya sebagai wilayah mutlak satu partai. Dan analisa ini berlaku pada sistem politik Indonesia yang berjalan dalam suatu formasi multi partai yang tidak satu kekuatan politik pun yang sanggup mengontrol secara mutlak.
Untuk studi kasus, mari kita cermati PKS sebagai tujuan menakar ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan partai tersebut. Hal ini juga berguna untuk melihat sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.
Saat ini terdapat 20.257 kursi legislatif tersedia untuk diperebutkan aneka partai dalam suatu momen pemilu legislatif. Rinciannya ialah 560 kursi untuk DPR, 2137 kursi untuk DPRD Provinsi dan 17.560 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota. Indonesia sendiri memiliki 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kotamadya. Masing-masing daerah memiliki pola dan ciri tersendiri terkait perebutan kursi legislatif maupun penghasilannya. Semakin kaya suatu daerah, semakin besar penghasilan anggota DPRD-nya.
Sekarang mari kita hitung pendapat 1.146 anggota legislatif PKS tersebut. Dari 560 kursi DPR, PKS memperoleh 40 kursi. Total income setiap anggota DPR 2014-2019 per bulan tahun diperkirakan Rp1,2 miliar. Income itu meliputi banyak aspek, gaji pokok sebesar Rp55.294.000 per bulan, dana reses Rp.118.000.000 dalam empat kali setahun, gaji ke-13, Rp16.400.000, per rapat Rp500.000, tunjangan komunikasi, listrik, perumahan, beras dan lauk-pauk, tanggungan anak, istri, dst.
Jadi dalam setahun, PKS dapat mengumpulkan Rp48 miliar dari 40 orang anggota DPR-nya di Senayan. Lalu berapa yang diperoleh PKS dari 1106 anggota DPRD-nya di seluruh Indonesia?
Mari kita ambil angka moderat bahwa pendapatan setiap anggota DPRD adalah Rp30 juta per bulan. Untuk DPRD DKI dapat menjadi Rp45 juta. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Fitra pada suatu kesempatan.
Jika PKS memiliki 1106 kursi DPRD, dengan pendapatan Rp30 juta per kursi per bulan, maka dalam sebulan PKS meraup dana sebesar Rp33.180.000.000. Dalam setahun, PKS memperoleh Rp398.160.000.000 dari anggotanya di DPRD. Ditambahkan dengan pendapatan dari 40 orang anggota DPR dari PKS tersebut, maka total dalam setahun PKS meraup dana dari lini legislatif sebesar Rp446.160.000.000. Angka yang tidak remeh, bukan?
Bagaimana dengan PDIP dan Partai Golkar yang jumlah anggota legislatifnya jauh lebih banyak? Tentu triliunan rupiah akan diraup oleh partai-partai tersebut.
Melihat fenomena ekonomi partai di Indonesia seperti yang diuraikan di atas, wajar jika partai-partai yang ada akan berhitung ribuan kali jika melangkah ke area isu radikal, karena akan beresiko terhadap hilangnya sumber pendapatan partai yang demikian menggiurkan.
Walhasil, menakar partai dari slogan-slogan mereka yang bombastis dan surgawi, hanya akan membuat Anda tersesat memahami juntrungan partai tersebut. Partai hari ini tak lebih dari pada korporasi yang ingin tetap eksis dan menghasilkan banyak uang dan kekuasaan. Anda tertarik masuk salah satu korporasi itu? Ooops, maksud kami, partai itu? (sed)
