Nusantarakini.com, Jakarta. Janji politik Presiden Jokowi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia tampaknya masih jauh dari kenyataan. Alih-alih memperbaiki, untuk mempertahankan kondisi ekonomi seperti tahun-tahun sebelumnya saja Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya harus berjuang ekstra keras.
Kemunduran perekonomian Indonesia ini terlihat jelas dari neraca anggaran negara dua tahun terakhir. Dari neraca anggaran ini nampak kondisi perekonomian kita dalam posisi yang berbahaya. Jumlah anggaran yang digunakan untuk membayar bunga utang saja sudah sangat besar. “Kalau ini terus berlanjut, APBN kita akan dalam posisi berisiko,” jelas David Sumual, Kepala Ekonom BCA, seperti dikutip oleh Harian Kompas.
Pada APBN Perubahan 2011, beban anggaran untuk membayar bunga utang sebesar 106,58 triliun atau 8 persen dari total belanja negara. Beban anggaran ini setara dengan delapan kali belanja pemerintah pusat untuk anggaran program kesehatan yang sebesar Rp.17,5 triliun. Atau 21 kali belanja pemerintah untuk program perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp.4,6 triliun.
Beban anggaran untuk membayar bunga utang dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi semakin meroket. Pada RAPBN 2017, anggaran untuk membayar bunga utang membengkak dua kali lipat lebih atau menjadi 221,41 triliun. Angka ini sama dengan 11 persen dari total belanja negara. Jumlah ini sama dengan empat kali lipat anggaran program kesehatan. Atau lebih dari tiga kali lipat dibanding dengan anggara untuk dana desa.
Tragisnya, karena penerimaan negara sudah tidak cukup lagi, maka pembayaran bunga utang ditutup dengan utang baru. Gali lubang tutup lubang, itu lah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatur perekonomian Indonesia. Persoalannya, sampai kapan kebijakan ini akan bisa bertahan?
