Nusantarakini.com, Jakarta –
Budi Gunawan (BG) merupakan sosok yang telah lama menjadi objek tarik menarik kepentingan antara Jokowi dan Megawati.
Masih jelas dalam rekaman ingatan kita, bahwa sepeninggal Sutarman mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri, figur tunggal yang disiapkan untuk menggantikan ialah Budi Gunawan. Saat itu, pada 2015, dia adalah Kepala Lemdikpol. Tapi oleh kekuatan yang tak teraba mata, KPK menetapkannya sebagai tersangka yang membuat rute karir Budi Gunawan berubah total.
Saat itu KPK dipimpin oleh Abraham Samad. Reaksi korps Bhayangkara tak bisa diredam. Bambang Wijayanto (BW) sebagai wakil ketua KPK ditangkap oleh tim polisi. Alasannya pada 2010, BW memberikan keterangan palsu di MK dalam suatu kasus Pilkada di Kalimantan.
Akhirnya KPK vs Polisi pun tak dapat dielakkan. Ketegangan antar dua lembaga itu pun berlarut. Suatu kesempatan pertama bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan wewenangnya pun tersedia.
Sebab, dia dibayang-bayangi oleh kekuasaan Megawati atas dirinya, sejak pertama kali dia memperoleh restu untuk pencapresan. BG yang merupakan favorit dari Megawati akhirnya gagal jadi Kapolri. Wakapolri Badroddin Haiti ditunjuk sebagai Plt Kapolri sampai kemudian penuh jadi Kapolri.
Tahap pertama untuk menghapus bayang-bayang Megawati terhadap Jokowi berjalan mulus. Sejak itu, Jokowi semakin independen di hadapan pengaruh Megawati.
Tahap berikutnya setelah Badroddin Haiti, Jokowi memastikan kekuasaannya efektif untuk mengontrol polisi dengan alat mengangkat Tito Karnavian. Pengangkatan Tito mematahkan fatsoen urut kacang dalam proses karir di kepolisian. Tito yang masih muda, dikatrol sedemikian rupa oleh kehendak Presiden Jokowi.
Sisa yang masih terganjal bagi Jokowi untuk benar-benar dapat menuntaskan ketegangan pengarun antara dirinya dengan Megawati di jajaran petinggi kepolisian ialah bagaimana menyelesaikan penanganan terhadap BG yang menjabat Wakapolri.
Sudah lama orang memprediksi, nantinya BG tetap akan disalurkan Jokowi ke jabatan yang pantas dan bergengsi. Ternyata jabatan itu adalah Kepala BIN.
Namun timbul pertanyaan, bukankah orang belum lupa bahwa kritik sebelumnya terhadap kinerja BIN karena dipegang oleh polisi (Sutanto)? Lagi pula, Sutiyoso belum berapa lama mengemban jabatan sebagai Kepala BIN, lantas apakah demi BG sebagai episentrum ketegangan tarik menarik pengaruh antara Jokowi dan Megawati, Kepala BIN musti diberikan kepada BG?
Mencermati setiap gejala hubungan pengaruh antara Jokowi dan Megawati, nyata sekali bahwa Jokowi terlihat ingin mengakhiri secepat mungkin bahang-bayang Megawati terhadap dirinya. Akan tetapi mengakhirinya dengan cara yang tertib, halus dan win-win solusion.
Megawati sebagai Ketua Partai mungkin ingin informasi inteligen dari lapangan dapat dia akses lebih langsung apabila dia menempatkan loyalisnya di tempat yang tepat. Jokowi memenuhi keinginan itu dengan “imbalan” tuntasnya “pembersihan” loyalis Megawati di Kepolisian. Jadi, win-win solusion, bukan?
Namun satu hal yang menjadi persepsi publik dengan hal itu, institusi yang menjadi mata dan telinga Negara, rupanya dihargai tidak lebih sebagai pos berbagi kekuasaan antar pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh. BIN sejak dipegang Sutiyoso yang merupakan Ketua Partai, kesannya merosot dan tidak bergengsi dan elit lagi. Apakah hal ini merupakan cerminan dari Jokowi yang tidak menganggap penting dan serius terhadap persoalan keselamatan negara? Entahlah. (sed)
