Nusantarakini.com, Jakarta-
Hajat Pemerintahan Jokowi-JK melakukan Reshuffle Kabinet jilid II sudah berlalu. Namun, kenyataannya masih muncul pernyataan dan sikap, baik yang pro maupun kontra atas pemilihan dan penggantian sejumlah menteri baru pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ada wakil rakyat dari partai pengusung Jokowi-JK saat pilpres 2014 yang menyentil cara Jokowi, dalam merombak kabinet yang dianggap kurang beretika.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon mengatakan, ada perbedaan mendasar reshuffle ala Soeharto dan Jokowi. Menurut Simbolon, penguasa orde baru, Presiden Soeharto, tetap menggunakan standar kode etik yang mudah dipahami publik saat akan memecat anak buahnya. Di era reformasi ini Presiden seenaknya memecat tanpa tahu alasannya.
“Pak Harto saja yang dibilang banyak orang kejam masih punya code of conduct ketika memecat pembantunya. Sekarang kalau mau pecat menteri, pecat saja, tanpa code of conduct,” kata Effendi, di press room DPR, Senayan Jakarta.
Effendi juga menyayangkan Jokowi ketika mengangkat para menteri barunya melalui reshuffle jilid kedua yang lalu, sama sekali tidak melihat catatan masa lalu orang. “Masa begitu mudah presiden ini melupakan peranan Sri Mulyani Indrawati dalam skandal Bank Century?,” tanya Effendi.
Bahkan Effendi menegaskan, bahwa situasi ekonomi rumit sekarang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Sri Mulyani dahulu saat jadi menteri keuangan di pemerintahan sebelumnya. “Jadi sudah menumpuk masalah bangsa ini. Makanya, saya berharap pada Sidang Paripurna DPR dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus mendatang para wakil rakyat boleh interupsi, meski ada presiden di sidang itu. Saya ingin sampaikan ke presiden bahwa negara ini sudah neolib, dan itu harus dibicarakan dalam Sidang Paripurna DPR yang ada presiden dan wakilnya,” pungkas Effendi seperti dilansir Jppn.com. (*mc)
