Nusantarakini.com, Jakarta – Konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur DKI 2017 mulai menghangat. Suasana ini juga nampaknya terjadi di lingkungan keluarga besar “mocong putih”. Meskipun para pendukungnya juga sadar, bahwa sebagai ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri mempunyai hak prerogatif menentukan calon DKI-1, sebutan untuk Gubernur Jakarta. Namun nampaknya hal ini tidak menyurutkan antusias para pendukungnya menyemarakkan konstelasi ini untuk mengajukan jagoannya dalam pilgub DKI.
Nampak seperti gerakan politik yang dilakukan Organisasi masyarakat pendukung Joko Widodo, Gerak Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. “Risma pantas memimpin Jakarta karena memiliki sisi humanis,” kata Ketua Gerak Indonesia Emi Sulyuwati kepada tempo, Selasa, 21 Juni 2016.
Rencananya Gerak Indonesia dan beberapa organisasi pendukung Jokowi akan berkumpul Rabu, 22 Juni 2016, di Cikini guna membahas dukungan terhadap Risma. Kemungkinan deklarasi dukungan akan dilangsungkan Jumat mendatang.
Gerak Indonesia pun mendorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Megawati Soekarnoputri mengusung Risma di DKI Jakarta. “Partai itu punya kader baik, kenapa tidak direkomendasikan,” ucap Emi.
Emi menjelaskan, Gerak Indonesia mencalonkan Risma agar masyarakat Jakarta memiliki alternatif tokoh untuk memimpin Provinsi DKI. Menurut dia, tidak boleh sembarang orang yang dapat memimpin Jakarta. “Jangan asal tenar tanpa prestasi. Yang paling penting humanis menghadapi masyarakat,” ujarnya.
Gerak Indonesia menilai perbedaan antara Risma dan Gubernur DKI saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terletak pada sisi humanis. Emi menuturkan Risma lebih beradab menghadapi masyarakat DKI. “Untuk menjadi pemimpin di Jakarta harus peduli terhadap masyarakat dan mau mengedepankan kemanusiaan. Bu Risma punya itu,” kata Emi.
Emi mencontohkan, masyarakat di Jakarta Utara tertarik melihat rekam jejak Risma yang mampu membangun kampung nelayan. Sikap Risma yang tidak asal gusur tapi mengedepankan dialog dianggap cocok sebagai Gubernur DKI.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono tak menampik kemungkinan ada kader partai yang diajukan oleh Mega di luar yang ada dalam daftar hasil pendaftaran. PDIP DKI Jakarta sudah menutup pendaftaran dan menjaring 34 pendaftar, di antaranya dua kader PDIP: Wakil Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Ketua PDIP Jakarta Boy Sadikin. “Semua kemungkinan bisa terjadi,” ucapnya.
Memang belum ada perintah langsung Mega kepada Risma untuk maju di Pilkada DKI 2017 sehingga tak mungkin Risma buru-buru mengangguk ketika ditanya perihal pencalonan di DKI. “Belum ada instruksi apa pun dari pengurus pusat kepada Ibu Risma,” kata Wakil Ketua PDIP Kota Surabaya Didik Prasetiyono kepada Tempo pada Ahad, 8 Mei 2016 yang lalu.
Walau begitu, PDIP Surabaya sudah merelakan jika Risma hengkang ke Jakarta. Menurut Didik Prasetiyono, PDIP Surabaya justru bangga karena kadernya menjadi role model yang diinginkan warga Jakarta. “Ini harus dipahami sebagai apresiasi bagi Bu Risma,” ucap Didik.
Sementara itu Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya mengklaim sepihak soal kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Masalah dekat ya tanya Ahok, kan main klaim-klaim juga,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/06/2016).
Menurut Pras yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta itu, Ahok pernah didukung PDIP pada Pilgub DKI 2012, maka wajar jika antara Ahok dengan Megawati saling mengenal satu sama lain. Namun dia membantah, kedekatan itu seperti pernyataan Ahok yang pernah mengatakan dirinya adalah orangnya Megawati. (*mc)
