Nusantarakini.com, Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa dibawa ke ranah hukum bila ditemukan bukti adanya niat jahat. Seperti yang dikatakan Refly Harun, ahli hukum tata negara, hal ini karena Ahok mengambil langkah diskresi dalam proyek pengurang kontribusi tambahan terkait reklamasi Teluk Jakarta. “Kalau dia sejak awal berniat jahat untuk untungkan diri sendiri atau kelompoknya dalam diskresi, ia bisa terjerat tindak pidana korupsi,” kata Refly saat dihubungi kemarin.
Lebih lanjut Refly mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti menyelidiki apakah Ahok memiliki niat jahat atau tidak dalam mengambil kebijakan diskresinya tersebut. “Penyidik harus buktikan niat jahat itu,” katanya.
Sementara ahli hukum tata negara Universitas Padjajaran Indra Prawira mengatakan bila kebijakan diskresi melampaui wewenang dan mengakibatkan kerugian negara, maka bisa diadukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di pengadilan itu, tentu sang pejabat publik bisa membela diri dengan berbagai bukti yang dimilikinya. “Bila putusan inkracht hingga Mahkamah Agung, dan kebijakan diskresi dinyatakan salah, maka pejabat publik harus mengembalikan kerugian atas kebijakan yang diambilnya,” kata Indra.
Terkait kasus Ahok, Indra menyarankan agar Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan investigasi untuk kerugian negara yang terjadi pada kasus itu. Kasus diskresi ini muncul setelah Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui adanya 13 proyek PT Muara Wisesa Samudra, perusahaan anak usaha Agung Podomoro, yang anggarannya akan dijadikan pengurangan kontribusi tambahan proyek reklamasi.
Menyikapi Setya Novanto, nahkoda baru Partai Golkar, pengamat politik Sahirul Alem memprediksi akan memberikan dukungannya kepada Ahok pada Pilgub 2017 mendatang. “Kalau dicermati dari pernyataan Setnov, arahnya Golkar dukung Ahok di Pilkada DKI 2017,” katanya.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Setya Novanto secara tidak langsung memberikan sinyal akan mengarahkan Partai Golkar memberikan dukungan ke Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. “Kita akan evaluasi (soal Pilgub DKI). Dan Ahok kan sahabat saya,” kata Novanto usai penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung (17/05).
Terkait kemungkinan dukungan Golkar ke Ahok, Alem mengingatkan, akan muncul persepsi publik bahwa para koruptor berada di kubu Ahok. “Kendati lolos, Setya Novanto pernah terkena kasus korupsi. Saat ini, Setnov mengarahkan dukungan ke Ahok. Sementara Ahok sendiri diduga kuat terlibat kasus RS Sumber Waras. Jika Setya Novanto mendukung Ahok, publik akan melihat berkumpulnya para koruptor di kubu Ahok, ” pungkas Alem.
Sementara itu, politikus Golkar, Firman Subagyo, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5), mengatakan, mengenai pilgub DKI 2017 Partai Golkar belum menemukan satu nama yang kuat untuk diusung. Meski demikian, nama-nama yang belakangan muncul dan menyatakan ingin maju Pilgub DKI menjadi pertimbangan termasuk calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.
“Kemungkinan bisa selalu terjadi (mendukung Ahok), dulu Pak Ahok pernah menjadi Fraksi Golkar. Memang kalau lihat karakter orangnya meledak-ledak, tentunya kalau itu nanti katakanlah Ahok menjadi calon dari Golkar, tentunya Golkar akan memberikan masukan-masukan bahwa karakteristik seorang pemimpin harus soft tidak boleh seperti itu. Kan kita harus menghormati culture budaya Betawi. Tidak bisa disamakan dengan kelompok Ahok,” ungkapnya. (*mc)
Foto: islamnkri.com
