Tidak berarti pengadilan etika menggantikan hukum. Pengadilan hukum memiliki keistimewaan dibandingkan dengan dengan pengadilan etika. Pengadilan hukum mempunyai daya paksa, yang didukung oleh aparatur negara. Pengadilan hukum mempunyai hak dan fasilitas untuk memenjarakan orang, sedangkan pengadilan etika hanya punya hak untuk melakukan pemecatan dari lembaga atau yang lebih ringan dari itu. Menurut Pak Jimly, “Nah, kalau berbicara jabatan publik yang menyimpang etika, penjara tidak penting. Yang penting pecat. Selamatkan nama baik lembaga negara itu.
Ketiga, dewan etik bisa merumuskan kebajikan yang bersifat proaktif. Dengan adanya dewan etika atau kehormatan yang bertugas merumuskan norma etik lembaga, lembaga itu bisa merumuskan etika secara proaktif. Proaktif maksudnya tanpa menunggu tuntutan masyarakat maupun hukum, lembaga itu berinisiatif merumuskan peranannya dalam masyarakat secara optimal. Norma hukum hanya mengurusi kejahatan, membuat jera orang yang jahat, sedangkan etik tidak hanya mengurusi kejahatan, tetapi juga mengurusi kebajikan yang optimal. Lembaga leluasa untuk merumuskan standar etik yang tinggi bagi anggotanya. Di mata hukum, bukan hal kriminal untuk bermain golf, tetapi lembaga misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa merumuskan standar lain, dengan mempertimbangkan peranan KPK dan upaya KPK menjaga netralitas. KPK bisa menganggap bermain golf bagi anggota KPK adalah pelanggaran etika, mengingat golf itu sering menjadi ajang negoisasi.
Keempat, upaya menjaga lembaga publik dengan pengadilan etika langsung atau tidak lagsung akan berdampak besar bagi kehidupan bangsa kita.Kelihatannya pengadilan dan rapat-rapat, tapi ini pengawasan agar anggota-anggotanya tetap dalam jalur etika. Kejahatan akan dicegah dan kebaikan akan didorong. Hal ini tentu bisa terjadi kalau pengadilan etik terjaga dari bias pertemanan. Yang mengadili ini kadang pihak internal lembaga yang tentu punya kedekatan dengan yang diadili. Dalam interaksinya, bukan mustahil orang sebelumnya terjadi hubungan yang saling menguntungkan secara internal, walaupun merugikan pihak luar. Sehingga, pengadilan menjadi bias pertemanan. Kejahatan kepada pihak luar ditoleransi karena secara internal baik kepada pihak internal. Sehingga, dalam bahasa seloroh, mahkama kehormatan berubah menjadi mahkama konco dewe.
