Pertama, nama lembaganya banyak yang tidak menggunakan nama etik melainkan kehormatan. Pemilihan nama ini menarik, kenapa bukan dewan etik, dewan Pembina, kenapa bernama dewan kehormatan. Sudah terlalu lama negeri ini mengidentikkan kehormatan dengan kekayaan dan kekayaan. Orang mendapatkan kehormatan karena kekayaan dan kekuaasaan. Sementara orang yang taat menjalankan norma etik tetapi tidak kaya atau berkuasa tidak diperlakukan seistimewa orang kaya atau berkuasa. Jika hal ini dibiarkan, maka masyarakat akan terdorong untuk mengejar harta dan kuasa tanpa mengindahkan etika. Atau dengan kata lain, mengejar harta dan kuasa dengan segala cara, termasuk merugikan pihak lain, membuat orang lain menderita dan melanggar hak-hak asasi manusia. Nah penamaan dewan kehormatan untuk dewan etik ini bisa dikatakan perlawanan atas kecenderungan buruk tersebut. Seharusnya masyarakat menghormati orang yang punya integritas etik tidak peduli status ekonomi politiknya, agar manusia dalam masyarakat tersebut berkembang ke arah etik, karena hal itu akan baik bagi masyarakat.
Kedua, mengisi kekosongan norma agama, susila dan adat yang luntur. Dalam masyarakat ada norma agama, norma susila, norma adat, dan norma hukum. Banyaknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berarti lemahnya norma-norma tersebut dalam mengontrol anggota-anggotanya. Norma hokum punya daya paksa, namun punya kelemahan dalam kecepatan responnya dan kemampuan menanggapi isu moral baru yang belum tertulis. Hukum juga punya cela-cela yang memungkinkan lolosnya orang yang terang-terang melanggar etika dan nurani publik.
Maka untuk menutupi kelemahan norma hukum dalam mengawasi anggota institusi, serta untuk menghidupkan norma-norma lainnya, pembentukan pengadilan etika yang terbuka itu bisa menumbuhkan kesusilaan kita.
Pada masa lalu, pejabat yang ketahuan bersalah lalu tidak mau mundur adalah hal biasa, normal. Masyarakat hanya bisa menonton. Tetapi setelah melewati pengadilan etika, sekarang ada pejabat yang mengundurkan diri. Ini adalah contoh dampak positif dari pengadilan etika.
