Nusantarakini.com, Jakarta-
“NYAHOK”
by Zeng Wei Jian
Ahok ngga lantas jadi hebat karena seseorang bernama Doni Bastian bikin seri video Myahok, yang sering diplesetin jadi “Nyahok” di sosmed.
Inovasi bikin 13 sungai bersih ternyata dikerjakan oleh Kodam Jaya. Kunci kinerja pasukan oranye cuma naikan gaji saja. Dan bukan Ahok saja yang lakukan itu. Risma di Surabaya dan Ridwan Kamil juga sukses bikin kota jadi bersih. Menaikan gaji tentu bukan sebuah inovasi luar biasa. Siapa pun mampu lakukan itu.
Jakarta, atau kota lain, pasti berubah. Perubahan itu adalah hukum alam. Nothing is permanent. “Nyahok” bukan sebab perubahan Jakarta.
Secara substantif dan esensial, Ahok ngga bikin perubahan. Apalagi bikin Jakarta lebih baik. Ahok tidak punya inovasi orisinal apalagi berpihak kepada orang banyak. KJP dan KSJ adalah program Jokowi. Duwitnya dari anggaran alias “uang rakyat, sama sekali bukan dana dari kantong pribadi Ahok.
Ahok ngga mampu bikin Jakarta jadi kota internet gratis, free internet access zone. Atau bikin biaya iuran telepon dengan fix rate per bulan. Biaya universitas tetap tinggi. Ahok tidak sanggup hancurkan dominasi “pengusaha pendidikan”. Pemda ngga pernah berpikir bikin universitas gratis.
Ngga pernah terlintas di alam berpikir “Nyahok” bikin pembatasan jumlah mobil. Misalnya one house one car. Ngga bole lebih. Ini cara satu-satunya turunkan angka kemacetan.
Alih-alih tambah jumlah perpustakaan atau bikin perpustakaan sekaliber Library of Congress yang punya koleksi 160,775,469 buku. Ahok lebih sudi bentuk tim buzzer. Tugas tim ini counter opini, nyepin, bikin berisik sosmed. Rizal Ramli sebut buzzer ini sebagai “terorist cyber”.
“Nyahok” jadi identik sebagai “bapak penggusuran”. Dia lebih beringas daripada Bang Yos dalam soal gusur-menggusur.
Bang Yos bombardir Kramat Tunggak. Dia bikin Islamic Centre sebagai gantinya. Ahok bikin Kalijodoh porak-poranda sebagai akses jalan dan taman. Ahok lakukan itu untuk pengembang. Kerjaan Ahok tidak rapih. Dia mewarisi konflik dan timbulkan masalah baru.
Di awal berdirinya RRT, Chairman Mao Zedong bagi-bagi tanah. Rakyat dikasi tanah. Biasa disebut redistribusi tanah.
Alih-alih beri tanah kepada rakyat miskin, Ahok merampas lingkungan hidup warga dengan dalih “tanah negara”, program relokasi dan lingkungan kumuh. Kampanye relokasi rusun cuma kamuflase iklan saja.
Dari 6.027 kepala keluarga yang terkena imbas penggusuran Kalijodo, hanya 200 KK yang sudah tertampung di Rusun Marunda. Sementara sisanya, menurut warga bernama Leo, terpaksa mengontrak rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni, bahkan beberapa harus tinggal di kolong jembatan.
Hasil kajian yang dilakukan LBH Jakarta, menunjukkan, sepanjang 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa di Jakarta dengan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Dari jumlah kasus tersebut, 72 kasus (63 persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya. Seperti yang terjadi pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK korban gusuran, hanya 500 KK yang tertampung di rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya. Penelitian Gusti Ayu Ketut Suartiani (peneliti LIPI) juga menunjukkan, tidak semua korban gusuran tertampung di rusun.
Demikianlah prestasi Myahok versi Doni Bastian, “Nyahok” bagi Wignyo.
THE END (*mc)
