Sikap Muhammadiyah: Penggusuran Masyarakat Rempang Bukti Pemerintah Gagal Melaksanakan Mandat Konstitusi

Nusantarakini.com, Batam –  Pemukiman dan warga tercatat telah ada sejak 1834, tempat tinggal dan pemukiman itulah yang saat ini terancam digusur. Hal tersebut bermula sejak 2001, Pemerintah Kota Batam datang ke Jakarta untuk mengajukan pengembangan Kawasan Rempang berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam. Mereka mengundang pengusaha nasional dan investor…

Read More

Konflik Tanah Pulau Rempang: Hak Rakyat, Kepentingan Swasta dan Konflik Kepentingan Pemerintah

Nusantarakini.com, Jakarta –  Konflik tanah di Pulau Rempang telah memperlihatkan betapa rumitnya pertarungan antara hak asasi rakyat, ambisi bisnis swasta, dan dilema kepentingan pemerintah. Sebagai bangsa yang berdiri di atas prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus merenung: apakah kita telah memenuhi janji tersebut? Sejarah mencatat bagaimana masyarakat adat Pulau Rempang, yang terdiri…

Read More