Nusantarakini.com, Jakarta- Saksi fakta pada sidang gugatan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) terhadap Mendagri, Gubernur Aceh, dan DPR Aceh, menyatakan Qanun RTRW Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). “Qanun RTRW Aceh bertentangan banyak peraturan perundangan-undangan termasuk UUPA,” ungkap TM Zulfikar, saksi fakta, yang dihadirkan ke persidangan gugatan GeRAM di…
Nusantarakini.com, Jakarta- Sebanyak 23 terdakwa unjuk rasa buruh memprotes Jaksa Penuntut Umum karena menghadirkan saksi yang dianggap tidak layak. Bersama pengacara mereka, para buruh menganggap saksi polisi penangkap, Reinhard Marpaung melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Agustus 2016. Sebanyak 23 buruh, 2 pengacara LBH…
Nusantarakini.com, Jakarta. Sore ini Jl. Margonda Raya, tepatnya persis depan DETOS/Margo City terjadi kemacetan parah. Sebuah sumber mengatakan telah terjadi tawuran masal antara Grab + Go-Jek vs kelompok masyarakat dari etnis Ambon. Sejauh ini belum jelas latar belakang mengapa terjadi tawuran. Sementara ini dihimbau bagi pengguna kendaraan untuk mengindari jalur menuju Jl.Margonda.
Nusantarakini.com, Jakarta – Perkembangan kasus korupsi Nuhadi, Sekretaris MA, makin meluas. Nama-nama tenar mulai disebut-sebut, di antaranya Yuddy Chrisnandi dan Nusron Wahid. Dalam sidang pemeriksaan Doddy sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/8/2016), terungkap bahwa asisten mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, yaitu Doddy Aryanto Supeno, disebut pernah mengirimkan dokumen dan uang untuk Kepala…
Nusantarakini.com, Jakarta – Tidak banyak yang menyadari bahwa kini Indonesia makin intensif memasuki sistem negara yang mengandalkan aparat hukum. Atas nama penegakan hukum, masyarakat makin sempit ruang geraknya dari ancaman para pemangsa bengis yang mengatasnamakan hukum. Inilah yang disebut dengan police state. Menurut Ahmad Thomson, police state adalah sebuah sistem negara totaliter yang mengandalkan kekuatan…
Nusantarakini.com, Jakarta. Berikut ini adalah profil koruptor kelas kakap yang tidak diungkap oleh media besar. Profil koruptor ini seakan ditutup-tutupi dan dikaburkan. Redaksi Nusantarakini.com menerima kiriman tulisan ini dari masyarakat melalui WA. Siapakah mereka? pembaca bisa menyimpulkan sendiri. 1. Eddi Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 2…
Nusantarakini.com, Jakarta – Bulan Juli 2016, bolehlah disebut sebagai bulan teror. Betapa tidak, hingga 23 Juli 2016, telah terjadi enam kali peristiwa teror yang menewaskan lebih dari 500 jiwa. Uniknya peristiwa teror ini berlangsung di berbagai negara. Pada 2 Juli 2016, di Dhaka – Bangladesh, teror meledak menewaskan 28 orang. Sehari kemudian, 3 Juli 2016,…
Nusantarakini.com, Jakarta- Gelar sidang kasus dugaan suap pembahasan dua Raperda reklamasi Teluk Jakarta, akhirnya bisa mengungkap keterlibatan bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan meminta pihak DPRD DKI Jakarta mengatur besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pulau reklamasi. Terungkap secara terang benderang sewaktu jaksa pada KPK memutar sadapan rekaman rekaman dalam persidangan terdakwa mantan Presiden…
Nusantarakini.com, Jakarta- Keputusan Komite Gabungan soal penghentian pembangunan proyek reklamasi di Pulau G mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pendiri Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Wignyo Prasetyo. Dalam siaran pers yang diterima redaksi Nusantarakini.com, Wignyo menilai bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan langkah yang patut didukung dan suah final….
Nusantarakini.com. Hasil audit investigasi BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. BPK menyatakan proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang senilai Rp 800 miliar ini dinilai lebih mahal dari harga yang seharusnya. Dalam hal ini BPK menyatakan negara rugi Rp 191 miliar atau 25 persen dari nilai yang…
Nusantarakini.com, Jakarta – Dalam rangka merayakan Hari Kebebasan Pers Internasional (WPFD) tahun 2016, Lembaga bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengirimkan rilisnya ke redaksi Nusantarakini.com. Dalam catatannya, masih banyak kekerasan yang dialami oleh para jurnalis dan terus terulang. LBH Pers juga mencatat terjadinya konglomerasi di industru penyiaran. Meskipun dari segi aturan, pemusatan kepemilikan perusahaan media lebih…