NusantaraKini.com , Jakarta — Pada 27 april 2016, Kontras, LBH Jakarta, dan Suciwati (istri almarhum Munir) kompak medatangai Komisi Informasi Pusat (KIP), kedatangan mereka unruk mendaftarkan proses sengketa informasi, sengketa informasi tersebut terdaftar dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016. sengketa informasi yang dimaksudkan berisi tuntutan kepada presiden Jokowi agar mengumumkan laporan TPF kasus kematian Munir.
Setelah enam kali bersidang KIP lalu mengeluarkan putusan, inti putusan tersebut mengabulkan permohonan dari Kontras dan LBH Jakarta, yakni memerintahkan Pemerintah RI mengumumkan dokumen TPF kasus kematian Munir.
Presiden Jokowi pun merespon keputusan tersebut, Jokowi menginstruksikan Kejaksaan Agung mencari dokumen TPF, sikap pemerintah dipertegas oleh Menkumham, Yasonna Laoly “Jika memang belum ketemu, nanti dicari lagi. Kami kira masih dapat ditelusuri kembali,” ungkapnya.
Namun berbagai pihak menyangsikan keseriusan Jokowi mengungkap kasus Munir, apalagi dalam dokumen TPF yang pernah pernah disetor ke pemerintah di masa SBY, nama Hendropriyono muncul di dalamnya, diketahui Hendropriyono merupakan orang yang berada dibalik kesuksesan Jokowi melanggeng sebagai RI I.
Keraguan tersebut bukan muncul tanpa alasan, selama ini kasus kematian Munir ditangani asal-asalan oleh pemerintah, pemerintah berupaya melindungi orang tertentu yang sebenarnya merupakan dalang utama kasus ini, kuat dugaan pula pemerintah melalui BIN turut andil dalam rekayasa pembunuhan Munir.
Masyarakat sudah muak dengan ragam janji kampanye Jokowi yang tak kunjung terpenuhi, pengungkapan kematian Munir juga merupakan salah satu janji kampanye Jokowi, bila Jokowi tak serius menangani kasus ini dengan hanya memberi harapan palsu, maka hal itu sama saja dengan mengakumulasi ketidakpercayaan rakyat terhadap dirinya. (zar)
