Panser Brimob dan Darah Ojol: Ketika Negara Menabrak Rakyatnya Sendiri
Nusantarakini.com, Surabaya –
Dua ojol meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pula karena ulah begal. Mereka mati ditabrak panser Brimob dalam sebuah demonstrasi. Ya, panser. Mesin perang. Kendaraan yang seharusnya digunakan untuk menghadapi ancaman bersenjata, bukan barisan rakyat kecil yang bersuara di jalanan.
Di titik ini, pertanyaan sederhana muncul: negara ini menjaga rakyat, atau justru membunuhnya?
Brimob dan Tradisi Brutalitas
Sudah berkali-kali kita melihatnya. Polisi, khususnya Brimob, lebih sering tampil sebagai pasukan pemukul ketimbang pelindung. Seakan-akan mereka bukan aparat negara yang digaji pajak rakyat, tapi tentara bayaran oligarki yang ketakutan kalau suara rakyat terlalu keras.
Panser yang melindas dua ojol itu bukan sekadar besi beroda — ia simbol kekerasan negara. Dan ketika nyawa melayang, alasan klasik “human error” atau “situasi chaos” selalu dipakai untuk mencuci tangan. Padahal yang mati bukan error, yang hancur bukan chaos, tapi hidup dan masa depan dua keluarga ojol.
Kapolri dan Tanggung Jawab yang Tak Bisa Dielakkan
Kapolri boleh berkelit, boleh berkilah. Tapi dalam struktur negara modern, garis komando jelas: setiap peluru, setiap gas air mata, setiap panser yang bergerak ada dalam tanggung jawabnya.
Jika nyawa sudah melayang, apa cukup dengan konferensi pers? Apa cukup dengan “kami akan evaluasi”? Tidak! Yang dibutuhkan publik adalah:
- pencopotan komandan lapangan,
- proses hukum terbuka,
- dan keberanian Kapolri mengakui kegagalannya.
Kalau tidak, Kapolri hanya jadi simbol impunitas: pejabat tinggi yang kebal, sementara rakyat kecil habis dilindas.
Prabowo di Persimpangan Jalan
Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo. Dua ojol mati bukan sekadar angka statistik — ini ujian moral di awal kekuasaannya.
Prabowo bisa memilih dua jalan:
1. Diam, melindungi aparat, pura-pura sibuk urusan besar negara.
Hasilnya? Rakyat akan menempelkan cap: rezim represif. Dunia internasional akan menyorot, dan legitimasi Prabowo terkikis bahkan sebelum ia sempat menegakkan kekuasaan.
2. Bertindak tegas: pidato resmi, belasungkawa, pencopotan Kapolri jika perlu, serta menjamin proses hukum terbuka.
Hasilnya? Rakyat mungkin marah, tapi setidaknya percaya ada Presiden yang berani menegakkan hukum di atas segalanya.
Sejarah tidak memberi banyak kesempatan kedua.
Negara Tidak Boleh Buta Tuli
Kematian dua ojol ini bukan sekadar tragedi. Ia tanda bahwa negara buta dan tuli terhadap rakyat kecil. Ojol yang tiap hari membelah jalanan demi sesuap nasi, yang hidupnya digantungkan pada pesanan aplikasi, kini dikubur oleh panser negara. Ironis, bukan?
Negara boleh bangga dengan pembangunan infrastruktur, megaproyek, dan jargon pertumbuhan ekonomi. Tapi semua itu runtuh ketika dua nyawa rakyat kecil melayang sia-sia tanpa keadilan. Apa gunanya jalan tol mulus, kalau di ujungnya ada panser siap melindas rakyat?
Penutup: Darah yang Tak Boleh Kering
Dua ojol ini meninggal bukan karena takdir, tapi karena kelalaian, kesombongan, dan brutalitas aparat. Darah mereka adalah cermin: apakah kita hidup di negara demokrasi, atau di negara yang lebih takut pada suara rakyat daripada pada sejarahnya sendiri.
Jika Prabowo dan Kapolri memilih jalan impunitas, maka tragedi ini akan terus berulang. Rakyat akan terus jadi korban, aparat akan terus merasa kebal, dan negara ini perlahan kehilangan jiwanya.
Karena pada akhirnya, negara yang membiarkan rakyatnya mati tanpa keadilan, sama saja sedang menggali kuburnya sendiri. [mc]
*Pak Sayuh, Sopir Trailer Peduli Sesama Driver.
(Foto: tangkapan layar YouTube TribunNetwork).
