Oleh: Salman Fhar, Pemerhati Kebijakan Kesehatan dan Global Health Security.
(Antara Joget Rp6 Juta dan Martabat Sistem Kesehatan Kita).
Beberapa hari terakhir, lini masa kita disuguhi video viral seorang mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjoget merayakan insentif Rp6 juta per hari. Sementara netizen sibuk menghujat, saya justru terdiam melihat angka tersebut. Kontrasnya amat perih: di saat kita begitu ringan membicarakan “cuan” harian dari sebuah program operasional yang masih problematik, sistem kesehatan kita yang fundamental—mulai dari keamanan data medis hingga martabat nakes di daerah—justru masih dibiarkan “menari” di tepi jurang kehancuran.
Mari kita bicara jujur secara head-to-head. Jika dana jumbo Rp335 triliun (proyeksi 2026) itu diletakkan sebagai fondasi “Negara Sehat” yang paripurna, wajah fasilitas kesehatan kita tidak akan lagi tampak seperti pengemis di hadapan sistem yang sering kolaps.
Benteng Digital: Belajar dari Luka Kebocoran Data
Keamanan data kesehatan kita sering jebol karena anggaran IT di RSUD biasanya hanya “sisa” dari belanja operasional. Kita seolah amnesia pada rangkaian luka siber bangsa: mulai dari dugaan kebocoran ratusan juta data BPJS Kesehatan (2021), kerentanan data eHAC (2022), hingga serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDNS) yang melumpuhkan integrasi layanan publik.
Padahal, di era biosekuriti saat ini, data medis adalah aset kedaulatan digital. Cukup ambil Rp10 triliun saja—hanya 3% dari total dana MBG. Anggaran “receh” bagi proyek makan gratis ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menyulap seluruh RSUD di Indonesia menjadi benteng digital yang tangguh dengan standar NIST Cybersecurity Framework 2.0.
Kita juga bisa merekrut ribuan pakar keamanan siber untuk menjaga data genomik penduduk agar tidak jatuh ke tangan asing. Perut yang kenyang tidak ada gunanya jika profil biologis bangsa kita diperjualbelikan di pasar gelap internasional untuk kepentingan riset global tanpa izin.
Simulasi Radikal: Menghapus “Kuota” dan BPJS
Mari kita berandai-andai dengan logika ekonomi kesehatan yang riil. Selama ini, rumah sakit harus “putar otak” menghadapi sistem kuota dan klaim INA-CBGs yang sering di bawah biaya operasional. Akibatnya, mutu layanan dikorbankan demi bertahan hidup.
Jika kita menggunakan dana MBG sebesar Rp335 Triliun untuk kesehatan, kita bisa melakukan lompatan ekstrem: Menghapus sistem asuransi BPJS dan menggantinya dengan pembiayaan langsung oleh negara (Single-Payer System). Logikanya sederhana: Realisasi klaim BPJS tahun 2023 hanya sekitar Rp158 Triliun. Dengan anggaran Rp335 Triliun—dua kali lipat dari anggaran BPJS saat ini—negara bisa membiayai pengobatan seluruh rakyat Indonesia secara gratis tanpa iuran, tanpa sistem kuota yang mencekik pasien, dan tanpa drama dispute klaim. Rumah sakit akan “sehat” secara finansial karena dibayar berdasarkan kebutuhan riil layanan, bukan berdasarkan tarif paket yang ditekan demi menambal defisit asuransi.
Investasi Martabat Tenaga Kesehatan
Di bawah sistem kesehatan yang berdaulat, manusia di belakang layar tidak boleh lagi dianaktirikan. Menyisihkan Rp100 triliun dari total anggaran tersebut untuk menaikkan kesejahteraan tenaga kesehatan—terutama mereka yang berstatus honorer di pelosok Nusantara—adalah investasi pada “sistem imun” negara.
Nakes yang sejahtera adalah garda terdepan Global Health Security. Kita tidak bisa mengharapkan pelayanan prima dan keamanan medis yang ketat jika para perawat dan dokter di daerah masih harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok karena jasa medis yang tertunda atau tidak manusiawi. Tanpa kesejahteraan nakes, fasilitas kesehatan secanggih apa pun hanyalah gedung kosong yang berdebu.
Logika “Dapur” vs Logika “Sistem”
Kebijakan MBG secara filosofis adalah kebijakan high maintenance tapi low impact terhadap kedaulatan jangka panjang. Begitu makanan dimakan, efeknya selesai hari itu juga. Sebaliknya, membangun sistem keamanan data dan kesejahteraan nakes adalah investasi permanen. Sekali sistem dibangun dengan benar, ia akan menjaga bangsa selama puluhan tahun.
Pemerintah tampak lebih memilih “memberi ikan setiap hari” dengan risiko rantai pasok yang rawan korupsi, daripada “membangun kolam dan menjaga keamanan airnya.” Logika “tanpa libur” dalam MBG itu sebenarnya pengakuan tersirat akan sifat kebijakan yang impulsif. Seolah-olah dengan perut kenyang, masalah struktural seperti kebocoran data medis atau layanan RS yang kolaps akan selesai dengan sendirinya.
Penutup
Secara fundamental, kita harus menimbang ulang prioritas ini dalam timbangan syariah. Menjaga dan menyediakan layanan kesehatan rakyat tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan memberi makan, sementara sistem pendukung nyawa (kesehatan) dan perlindungan rahasia pribadi (data medis) dibiarkan rapuh.
Membiarkan sistem kesehatan terus beroperasi dalam ketidakpastian klaim dan membiarkan nakes bekerja tanpa imbalan yang adil adalah bentuk kezaliman sistemik yang mencederai prinsip keadilan (Adalah). Anggaran negara adalah amanah yang harus diorientasikan untuk kemaslahatan publik yang bersifat permanen (At-Tasharruf ‘alal ra’iyyah manuthun bil mashlahah), bukan sekadar kebijakan populis yang habis dalam satu hari.”
Kita harus memilih: ingin dikenal sebagai bangsa dengan “Dapur Umum” terbesar, atau bangsa dengan “Sistem Kesehatan” terkuat di Asia Tenggara? Rakyat yang kenyang tetap akan tak berdaya jika saat mereka sakit, sistem kesehatannya sudah lebih dulu sekarat. Saatnya kita berhenti berjoget di atas angka, dan mulai membangun kedaulatan yang nyata.
Wallahu a’lam bish shawab. [mc]
