Oleh: Nazaruddin, Pemerhati Kebijakan Publik.
Nusantarakini.com, Jakarta –
Pernyataan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) “lebih mendesak” daripada penciptaan lapangan kerja, memicu tanda tanya besar. Muncul sebuah pertanyaan retoris yang mengusik nalar publik: Apakah tanpa program MBG, Indonesia seketika akan dihantam bencana gizi nasional?
Retorika “darurat gizi” ini terasa berlebihan jika tujuannya hanya untuk menjustifikasi pengalihan fokus dari krisis lapangan kerja yang jauh lebih nyata di depan mata.
Membedah “Urgensi” Gizi: Target atau Universal?
Sebagai arsitek pembangunan, Bappenas seharusnya berpijak pada data yang objektif. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting nasional berada di level 21,5%. Ini berarti ada 78,5% anak Indonesia yang secara medis tidak masuk kategori gagal tumbuh.
Jika program ini dipaksakan secara universal, maka anggaran ratusan triliun rupiah akan mengalir ke piring anak-anak yang sebenarnya sudah cukup gizi di rumahnya. Ini adalah inefisiensi anggaran yang nyata. Intervensi gizi seharusnya bersifat targeted (tepat sasaran) pada kantong kemiskinan ekstrem, bukan dipukul rata demi mengejar popularitas angka statistik atau sekadar menggugurkan kewajiban janji kampanye.
Tsunami Pengangguran: Bom Waktu yang Diabaikan
Bandingkan “urgensi” makan siang tersebut dengan jeritan para pencari kerja yang datanya jauh lebih mencemaskan:
- Lulusan Terdampar: Terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) yang masuk kategori Not in Employment, Education, or Training (NEET). Lulusan S1 dan SLTA mendominasi angka ini, terjebak dalam ketidakpastian tanpa kanal penyerapan tenaga kerja yang jelas.
- Gelombang PHK: Sektor manufaktur terus rontok. Puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian akibat penutupan pabrik, menyisakan kepala keluarga yang kebingungan memberi makan anak-anaknya di rumah—meskipun sang anak mungkin mendapat makan gratis di sekolah.
- Fenomena “Ojol-isasi”: Jumlah mitra pengemudi ojek online diperkirakan menembus 4 juta orang. Ini adalah potret pelarian massal rakyat karena negara gagal menyediakan industri formal yang bermartabat.
- Ironi Guru Honorer: Potret paling memilukan dari kegagalan pengelolaan tenaga kerja adalah nasib guru honorer. Di balik ambisi mencetak SDM unggul lewat makanan, para pendidiknya justru dibiarkan bertahan hidup dengan upah Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan. Memberi makan siang gratis bagi satu kelas harganya jauh lebih mahal daripada gaji guru yang mengajar di kelas tersebut. Ini adalah bukti nyata ketidaksinkronan perencanaan antara “asupan perut” siswa dan kesejahteraan tenaga kerja kependidikan.
Antara Akademisi dan Stempel Politik
Sangat disayangkan jika Bappenas, yang seharusnya menjadi otak teknokratis pembangunan, justru terjebak dalam retorika politik yang dangkal. Pernyataan yang mendahulukan “jatah makan” di atas “kesempatan kerja” lebih mencerminkan upaya pembenaran politis ketimbang strategi ekonomi makro yang kompleks. Atau jangan-jangan ini adalah pengalihan kegagalan pemerintah yang gagal menyediakan lapangan kerja.
Rakyat menyayangkan, mengapa seorang akademisi dan pakar agribisnis yang kini menduduki kursi Kepala Bappenas justru kehilangan ketajaman dalam membedah dinamika pasar tenaga kerja? Perencanaan pembangunan membutuhkan navigasi ekonomi yang presisi dan keberanian untuk berkata jujur pada data, bukan sekadar menjadi “stempel” bagi program ikonik atasan demi mengamankan posisi.
Rakyat butuh gizi, tapi mereka lebih butuh martabat melalui pekerjaan. Jangan sampai demi “menyuapi” anak-anak di sekolah, pemerintah justru membiarkan kemiskinan struktural membunuh masa depan orang tua mereka di luar sana. [mc]
