Nusantarakini.com, Jakarta –
Daftar 200 muballigh yang direkomendasikan oleh Kementrian Agama mengundang pro dan kontra di dalam masyarakat. Sebagian nama yang terdaftar dalam 200 nama muballigh rekomendasi Kementerian Agama tersebut, seperti Salim Fillah dan lain-lain telah meminta coret namanya dari daftar tersebut.
Hal ini tidak saja mengakibatkan kegaduhan di dalam masyarakat, malahan berimbas pada kewibawaan pemerintah sendiri.
Terkait hal itu, Jurhum Lantong, Wakil Ketua Umum DPP PBB, mengusulkan kepada pemerintah agar isu tersebut segera reda, pemerintah dapat mencabut daftar 200 muballigh tersebut. “Saya kira ada baiknya pemerintah mempertimbangkan agar rilis daftar 200 muballigh tersebut dicabut supaya tidak membuat kegaduhan dan syak wa sangka di dalam masyarakat. Bukankah tugas utama pemerintah adalah membuat suasana tenang dan kondusif sehingga masyarakat dapat berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Jurhum Lantong juga tidak melihat urgensinya penerbitan 200 daftar nama muballigh tersebut. “Apa urgensinya? Ukuran mutu seorang muballigh itu kan di tangan masyarakat. Apalagi kita kan sudah menjadi masyarakat yang demokratis, jadi biarkanlah masyarakat yang menilai sendiri. Nanti terseleksi sendiri, kok. Masyarakat saya kira sudah dewasa dan tidak perlu diragukan rasa cinta mereka kepada negara ini,” tambahnya. (bgt)
