Nusantarakini.com, Jakarta –
Memang Tanggal 29 September 2017, apa yang kita rencanakan untuk meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR sebagai Pintu Masuk Sidang Istimewa belum bisa terlaksana. Akan tetapi kita tetap harus terus memperjuangkan untuk tercapainya Sidang Istimewa ini, karena ini satu-satunya jalan perubahan mencapai daulat rakyat.
Rakyat Indonesia bukan hanya memiliki Hak Konstitusi, melainkan lebih dari itu bahwa Rakyat Indonesia berkedudukan sebagai Pemilik Negara dan Pemilik Konstitusi sekaligus.
Kita sadar, bahwa tidak mudah untuk mencapai tujuan Sidang Istimewa tersebut, karena bagaimanapun sebagian besar Partai-Partai Politik yang menempatkan Para Wakilnya di DPR saat ini, membentuk Anggota-Anggota DPR sebagai Para Wakil Partai. Bukan sebagai Wakil Rakyat. Sehingga tentu membutuhkan perjuangan berat untuk bisa menyadarkan Para Anggota DPR ini, paling tidak memberikan ruang aspirasi kepada Rakyat atau Tuannya.
Kita tetap memilih jalur konstitusional atau jalan yang sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan praktek politik kita. Oleh karena itu kita harus tetap yakin bahwa politik itu bersifat dinamis dan tidak statis.
Hanya dengan Kekuatan Rakyat, kita mampu merubah situasi Politik di Parlemen. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudari seperjuangan berharap untuk tetap yakin bahwa Kehendak Tuhan muncul ketika menguatnya Kehendak Rakyat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan politiknya yang tertinggi atas satu kesadaran. Yaitu sebagai Pemilik Negara.
Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan saat ini secara realita sudah lemah dan sangat lemah. Mungkin dari kita banyak yang berpikir, bahwa Konglomerat Taipan begitu mampu menguasai Negara dengan kekuatan kapitalnya. Padahal mereka justru menggunakan Negara untuk menghidupkan kekuatan kapital mereka.
Dan saat ini Rezim Jokowi dan Partai-Partai Politik pendukungnya sudah sangat lemah, dimana Rakyat Banyak tentunya bisa merasakan kegagalan dari Jaringan Kekuasaan Oligarki Rezim Jokowi tersebut.
Akan tetapi kelemahan Partai-Partai Politik pendukung Rezim Jokowi ini, justru seperti ditopang oleh Partai-Partai Politik Oposisi yang tidak mengingkan terjadinya perubahan mendasar. Yaitu Kembalinya Kedaulatan di Tangan Rakyat.
Atas dasar pemikiran ini, lawan politik yang kita hadapai sebenarnya bukanlah sekedar Rezim Jokowi. Akan tetapi sebuah Sistem Negara yang telah 19 Tahun Berkuasa. Yaitu Sistem Politik Negara Oligarki yang lahir dengan alasan Reformasi, akan tetapi berkehendak untuk menguasai Sumber-Sumber Kemakmuran Rakyat.
Kekuatan ini merupakan bagian dari kepentingan Kapitalis Asing yang meneruskan Penjajahan-Penjajahan sejak jaman VOC dengan pola yang menyesuaikan jaman. Apa yang mereka lakukan adalah merubah Konstitusi dengan Amandemen UUD secara Ilegal sejak 2002 hingga 2009.
Dan puncaknya adalah pada Rezim Jokowi berkuasa, dimana terjadinya Proyek Kolonisasi Cina (RRC-PKC) yang memanfaatkan UUD Amandemen.
Berbeda dengan sistem Orde Lama dan Orde Baru yang memusatkan kekuasaan pada Presiden, Sistem Oligarki 19 tahun ini membagi kekuasaan melalui Eksekutif dan Legislatif dan dibentengi oleh Yudikatif. Dibelakang itu ada kekuatan Konglomerat Taipan.
Saya yakin, perjuangan yang kita perjuangkan terus menerus, tentu akan memberi hasil yang kita cita-citakan bersama. Yaitu keadilan untuk semua orang, baik pribumi, warga negara keturunan, kelompok-kelompok lintas agama dan siapapun yang hidup di Indonesia juga mitra-mitra kerjasama kita di dunia Internasional.
Akan tetapi kesemuanya itu memerlukan perjuangan pencapaian yang solid dan satu tujuan. Sistem Oligarki Amandemen ini memang kuat, karena mereka menguasai dan mengendalikan Negara. Sehingga Negara terpisah dengan Pemiliknya yang Sah, yaitu Rakyat.
Namun didalam sejarah perubahan, ketika Rakyat benar-benar solid pada satu kekuatan yang didasari sebuah kesadaran, maka pada saat itu juga Rakyat benar-benar berkuasa. Inilah Kekuatan Rakyat yang kita harapkan untuk bersama-sama merebut kembali Negara dari para kaum Oligarki partai-partai politik dan Konglomerat Taipan yang menjajah kita semua.
Sidang Istimewa dan Pemakzulan Jokowi hanyalah sebuah jalan dari skema besar kita. Yaitu Daulat Rakyat.
~ Yudi Syamhudi Suyuti
Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia.
