Nusantarakini.com, Jakarta –
Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia Yudi Syamhudi Suyuti menyampaikan bahwa isu tentang rencana pencopotan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menjadi ancaman baru Rezim Jokowi ke Rakyat. Isu ini terkait situasi genting Negara atas indikasi kebangkitan PKI di Indonesia.
“Saya melihat Jokowi menjadi faktor penting bangkitnya komunis di Indonesia, karena hubungan kerjasamanya Rezim Komunis Besar Cina Raya (PKC dan RRC). Garis Haluan Politik Rezim Jokowi inilah mendorong isu desakan mencabut TAP MPRS No.25 Tahun 1966,” kata Yudi dalam keterangannya kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Sabtu dini hari (23/9/2017).
Menurut Yudi, dengan situasi keadaan Negara yang genting ini, kemudian Jenderal Gatot menginisiasi Nobar Film Penghianatan G 30 S/PKI. Yang membuat Presiden Jokowi melihat Panglima TNI lebih melekat bersama Rakyat.
Bersamaan dengan kegiatan yang dilakukan Panglima, lanjut dia, Kekuatan Rakyat juga sedang mendesak diadakannya Sidang Istimewa MPR 2017. Dengan agenda : Cabut Mandat Jokowi-JK, Kembali ke UUD 45 Asli, Perkuat Hak-Hak Rakyat Pribumi dan Bentuk Pemerintah Transisi.
Lebih lanjut Yudi membeberkan, bahwa kedua situasi ini saling berkaitan dimana agenda Sidang Istimewa 2017 berdasarkan laporan: Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan sedang menjalankan Proyek Makar Negara untuk Kolonisasi Cina (RRC) terhadap Rakyat, Bangsa dan Negara.
“Laporan ini tentu terkait dengan kebangkitan komunis dimana Rezim Jokowi memanfaatkan kekuasaannya demi Kolonisasi Cina Komunis,” tegasnya.
Yudi menghimbau, sudah saatnya Rakyat Banyak dan TNI membangun kekuatan bersama demi menjaga Negara dan Pancasila. Dalam hal ini sudah terikat garis perjuangan tegas senafas untuk menggagalkan bangkitnya Komunis di Indonesia. Akan tetapi tetap melalui jalan konstitusional yang harus kita tempuh.
“Ketika Rezim Penguasa terindikasi membangkitkan Komunis harus kita robohkan,” pungkasnya.
Sementara itu, seperti yang sudah menjadi viral di berbagai media, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menyampaikan informasi yang mengejutkan banyak kalangan. Ia menyebut ada institusi yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5000 senjata ilegal. Berita menghebohkan itu telah dilansir oleh Radio Elshinta, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
“Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal,” kata Radio Elshinta melalui akun Twitter resminya, @RadioElshinta, Jumat (22/9/2017).
Sontak, Netizen pun banyak yang menghubungkannya dengan peristiwa menjelang pengkhianatan G30S/PKI tahun 1965.
“konon kejadian ni mirip taun 65, dimana saat tu ada gratisan 100rb senpi dri china.Emg ga smua senpi masuk sik, tp kq mirip,” kata @EVALockheart.
“Ada wacana pembubaran Kodim & Koramil, ada penyelundupan senjata… serasa deja vu…,” kata @ferizandra.
“senjatanya buat tka2 yg sdh dpt kitas di indonesia ya min ? @Puspen_TNI siap2 hajar ndan, jgn ragu2…” kata @agung_ismaya.
“Kok pikiran kita sama pak. Buat Tentara Merah ini yg masuk jadi pekerja Asing.” Kata @AdityaYanuK.
Namun demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut, institusi apa yang dimaksud oleh Jenderal Gatot. [mc]
