Nusantarakini.com, Jakarta –
Di zaman Pak Harto aku selalu mendapat buku Nota Keuangan setiap tahun dan terbitan lain dari Bank Indonesia. Kalau tidak dikirimi, aku datangi dan minta, diberi gratis. Bukunya cukup lengkap meliputi banyak sektor ekonomi dan industri. Dan tebal juga, lebih dari 400 halaman, dengan gambar-gambar grafik berwarna dan tabel-tabel. Dari situ saya dapat mengikuti perkembangan Repelita, sekalipun selalu terlambat satu tahun. Dan sekalipun harus ditambah pula dengan data Biro Pusat Statistik.
Itu waktu Bank Indonesia masih di bawah Departemen Keuangan. Jadi kemungkinan Depkeu juga yang menerbitkan, sebab selalu ada lampiran RUU APBN. Dari terbitan-terbitan itu masyarakat bisa mengikuti pula besarnya utang-utang Negara, yang dibuat pemerintah dan swasta. Setelah Soeharto mundur, saya tidak pernah melihat lagi nota keuangan. Apalagi BI sudah menjadi otoritas moneter yang independen. Tetapi data utang negara saya dapat dari sumber-sumber lain, dalam dan luar negeri.
Itulah sebabnya banyak simpang-siur tentang soal utang negara itu, khususnya utang luar negeri/ULN. Terutama karena tidak ada sumber dari Pemerintah yang pasti. Bahkan dugaan saya, situasi ini sengaja dibuat, karena pemerintah tidak mau terbuka dalam soal ULN ini kepda publik.
Seperti pernah saya sampaikan, pada 1997 saat terjadi Krisis Moneter, Pak Radius Prawiro, mantan Menteri Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, pernah dua kali gagal menghitung ULN Indonesia. Jadi, wajar kalau besarnya ULN ini tidak jelas, tidak terdeteksi dengan baik dan sengaja dibuat tidak jelas.
Besarnya ULN pada suatu waktu itu harus dikurangi dengan komponen cicilan utang yg dibayar karena jatuh tempo, dan ditambah dengan komponen utang baru yang dibuat. Maklumlah, karena sejak 1967, Indonesia selalu berutang dari banyak negara setiap tahun tanpa henti sampai sekarang.
Dari catatan saya, besarnya ULN pada akhir Pak Harto 1997/1998 berjumlah USD 137.4 milyar, terbagi atas Utang Pemerintah/P sebesar 65.9 M dan Utang Swasta/S sebesar 72.5 M. Pada 2004, awal SBY memimpin menjadi 130.9 M (P: 83.3 M dan S: 57.6 M). Pada masa SBY itu CGI (Consultative Group on Indonesia, pengganti IGGI, Inter-Governmental Group on Indonesia) dibubarkan, sehingga ULN dilakukan secara bilateral.
Pada 2007 mencapai 141.2 M (P: 80.6 M dan S: 60.6M). Pada masa ini Sri Mulyani mulai masuk. Pada 2009 mencapai 175.5 M (P: 101.3 M dan S: 74.2 M). Pada masa Sri Mulyani ini ULN terus naik. Tercatat sebagai berikut:
2010: 202.4 M
2011: 225.4 M
2012: 252.4 M
2013: 260.0 M
2014: 265.0 M (Jan)
2014: 276.5 M (Mar)
2014: 298.0 M (Okt)
Jadi, Bank Dunia atau World Bank mengacungkan jempol kepada Sri Mulyani, karena prestasinya dalam meningkatkan ULN. Bukan karena kepiawaiannya mengolah keuangan negara dan mengurangi ULN Indonesia! Bank Dunia/WB ikut untung besar! Karena itulah WB menolongnya dengan memberi posisi, ketika KPK memeriksanya dalam Kasus Bank Century.
Pada Maret 2014 jumlah utang pemerintah mencapai 130.5 M dan Swasta 146.0 M. Singapura adalah negara donor terbesar (52.0 M), dususul oleh AS (41.1 M) dan Jepang (35.1 M)
Debt Service Ratio/DSR, yaitu jumlah pembayaran cicilan dan bunga dibanding dengan kemampuan ekspor juga meningkat terus, dari 21.7% pada 2009, menjadi 35.6% pada 2012; menjadi 43.4% pada 2013 dan menjadi 46.3% pada Semester I 2024. Ini disebabkan oleh pembayaran cicilan dan bunga yang terus meningkat, sementara kemampuan ekspor menurun.
Persoalan ULN ini memang menyulitkan bagi negara-negara berkembang dalam banyak hal. Antara lain, Proyek yang dibiayai dengan ULN itu salah sasaran, tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, apalagi tidak menghasilkan Dollar. Belum lagi, yang mendapat proyek ternyata pihak pemberi utang juga. Yang lebih “menyulitkan”, karena selalu harus membayar kembali cicilan dan bunga, maka utang baru “terpaksa” harus dibuat lagi lebih besar. Ini yang saya ibaratkan dengan kecanduan atau addicted, pada narkoba.
Hal yang sama terjadi lagi dan dilanjutkan oleh Jokowi. Menurut saya, Jokowi memang sudah lama dilirik Cina (RRC) dan didukung oleh Mafia-mafia Cina Indonesia. Mirip dengan SBY yang juga sudah diperam oleh AS sejak SBY belajar di Fort Benning, Atlanta, Georgia, kira-kira setahun lebih dulu dari Prabowo. Karena itu, Jokowi cenderung mencari ULN dari RRC. Bahkan Jokowi sudah dibisiki oleh pihak MSS (Ministry of Security Service) semacam CIA-nya AS, tentang rencana pembangunan Sutera Laut RRC dan upaya mendominasi Laut Cina Selatan. Yaitu lewat Program OBOR (One Belt One Road) yang jangkauannya menguasai Asia Selatan sampai Afrika. Maksudnya agar Jokowi ikut setuju dan mendukung Program tersebut.
Imbalannya adalah jabatan Presiden; sama seperti SBY! SBY mengatakan mencintai AS seperti negaranya yang ke dua, pada Agustus 2004. Jokowi juga mengatakan pada November 2014, tentang rencana Tol Laut dan Poros Maritimnya di Konferensi APEC, Beijing.
Maka dimulailah Proyek-proyek pembangunan Infrastruktur. Di samping itu diserahkan pula Proyek Reklamasi dan Meikarta kepada para Mafia Cina lainnya. Apa yang saya sampaikan dalam tulisan terdahulu tentang uang pajak yang hilang selama 3 tahun terakhir sampai kira-kira Rp 1.500an trilyun itu adalah dalam kerangka OBOR Cina RRC itu. Selain proyek-proyek infrastruktur berupa Pelabuhan-pelabuhan di kota-kota utara Indonesia, juga proyek-proyek minerba, penguasaan lahan-lahan industri dan lahan-lahan subur di Jawa, serta kereta api cepat Cina. Tentu tidak lupa tempat-tempat ibadah seperti ribuan Kelenteng Budha dan Kong Hu Chu, berikut patung-patung Toa Peh Kong-nya yang dibangun di mana-mana.
Jokowi sepakat proyek-proyek itu sebagai Turn-key Projects, yang begitu selesai lalu diserahkan kepada Indonesia. Sejak zaman Soekarno-Hatta dan Pak Harto juga sudah ada model Turn-key Projects atau Proyek Serah-kunci itu, seperti Semen Gresik dari kredit Exim Bank dari AS itu. Tapi tenaga kerjanya semua dari Indonesia kecuali orang-orang Teknik dan Konsultan. Bahkan Bung Hatta minta agar insinyur-insinyur Indonesia ikut dilibatkan. Proyek-proyek Cina (RRC) ini semua buruhnya didatangkan dari Cina. Sudah pasti mereka tidak mau pulang. Seperti kejadian di Timor-Timur, Tibet, Srilangka, dan beberapa negara di Afrika. RRC melakukan dengan sengaja dan Jokowi OK-OK saja.
Intinya adalah Cinaisasi Indonesia. Tenaga kerja disediakan oleh RRC, bahkan jutaan manpower Cina RRC yang sengaja dimigrasikan ke Indonesia. Mereka mempunyai kemampuan, tidak saja sebagai buruh bangunan atau mekanik industri, atau bahkan petani yang bisa membawa bajak dan cangkul, tapi juga memegang senjata. Untuk itu pula Visa Kunjungan disiapkan, lengkap dengan KTP Aspal seumur hidup!
Dana berupa ULN sudah disiapkan, berapa saja oleh RRC. Sebagian berupa ULN, sebagian masuk dana talangan dalam Turn-key Projects macam kereta api cepat Cina. Pembangkit tenaga listrik, pelabuhan dan lain-lain. Kalau ULN dalan 2.5 tahun terakhir mendadak sontak naik tidak kurang dari USD 40 M, maka ditambah dengan dana talangan jumlahnya bisa saja mencapai seratusan milyar USD. Di sini Rezim Jokowi sengaja tidak terbuka tentang berapa ULN yang dibuatnya selama ini, termasuk dana talangan dari Cina RRC.
Kalau itu terjadi, Jokowi benar-benar bikin tenggelam Indonesia untuk diserahkan kepada Cina RRC. Sebagai contoh, kereta api cepat Cina yang konon harganya mencapai USD 6 milyar dengan panjang Jakarta-Bandung 150 km. Di Laos dengan harga yang sama panjang relnya 450 km. Kalau Indonesia tidak mampu bayar, maka itu kereta Cina menjadi milik Cina di Indonesia. Juga pelabuhan-pelabuhan yang mereka bangun menjadi milik mereka, sebagaimana terjadi di Srilangka.
Bukan cuma itu, Cina-Cina RRC datang pula berbondong-bondong dari utara ke Indonesia. Kalau tugas Jokowi selesai, dia maksudkan meninggalkan negara jajahan Cina itu untuk anak-cucu Pribumi.
Setelah 72 tahun merdeka, Bangsa Indonesia harus mampu mempertahankannya. MERDEKA! [mc]
*Sri Bintang Pamungkas, Akademisi UI, Dewan Penasehat Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI).
