Nusantarakini.com, Jakarta –
Kyai Ma’ruf Amin dalam wawancaranya dengan Radio Sonora FM hari ini menyatakan boleh pemerintah memakai dana haji. Kyai sepuh ini lupa bahwa pemerintah yang akan memakai dana haji ini merupakan pemerintah yang kurang ramah terhadap umat. Bahkan banyak kebijakannya melawan dan menyakiti hati umat.
Mengenai betapa derasnya penolakan umat terhadap maksud pemerintahan Jokowi yang akan menggunakan dana haji, tentu dapat dimaklumi dan bahkan suatu reaksi yang tepat. Sebab, itu berarti umat Islam mulai sadar bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan finansial yang memaksa. Masalahnya, kekuatan finansial yang mereka miliki belum diandalkan jadi kekuatan politik dan ekonomi.
Yang harus disadari umat juga, waspada terhadap elit-elit umat yang bekerja melegitimasi pemerintah yang sebenarnya tidak ramah terhadap umat.
Sekiranya pemerintah dipercaya oleh umat dan menempatkan diri pro terhadap umat Islam, tentu dana haji digunakan untuk keperluan maslahat, dibenarkan, malahan didukung.
Sekarang jelas muncul keraguan jika dana umat Islam itu digunakan oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya nanti, apakah benar-benar digunakan untuk kemaslahatan atau malah diselewengkan untuk membesarkan pengusaha-pengusaha yang anti umat Islam.
Kyai Kampung dengan tegas menyatakan, tidak boleh digunakan pemerintah Jokowi duit umat Islam itu, apalagi jika tidak ada izin dari pemilik uang itu. Jika dia lanjut gunakan, berarti mereka merampas hak umat. Itu artinya ghasab. (grf)
