Nusantarakini.com, Jakarta –
Berdasarkan pengamatan saya kemungkinan besar barang-barang impor bakal banyak kosong dan akan banyak mengalami kenaikan harga.
Karena saya memperkirakan sebagian besar importir pastinya harus terpaksa berhenti sementara untuk memasukkan barang dari luar negeri dan sebagian lagi mungkin menahan untuk jual stok barang impornya.
Terutama semua barang yang biasanya masuk dari negara Cina dan negara lainnya. Pada intinya barang impor kemungkinan besar akan mulai kesulitan.
Karena sejak akhir tahun 2016 pemerintah tampaknya menerapkan kebijakan baru yang lebih rumit khususnya impor. Rumitnya impor karena harus membayar biaya masuk yang bisa dikatakan terlalu mahal.
Akhir-akhir ini saya mengamati pemerintah mulai tampak sangat kesulitan keuangan, sehingga tampaknya sering mengalami kepanikan. Dengan catatan hutang negara yang semakin menumpuk. Perlu kita ketahui hingga Juni 2017 hutang negara sudah tercatat senilai Rp 3.706,52 triliun.
Selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menambah utang sebesar Rp 1.166 triliun di periode 2015-2017. Hutang negara yang jatuh tempo saja pada periode 2018-2019 sudah diperkirakan mencapai Rp.810 triliun, dan saat ini pemerintah cenderung terus menambah hutang atau meminjam uang dari luar negeri.
Sampai-sampai menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan pilih hutang atau potong gaji PNS? Dan lainnya seperti: pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar Rp.90 triliun untuk keperluan membangun infrastruktur.
Juga sempat ada kebijakan minimal saldo Rp.200 juta di rekening bank jika tidak melaporkan akan diperiksa pajak, kemudian berubah lagi nilai saldo minimal menjadi Rp.1 miliar. Di sini saya ingin tegas menanyakan mengapa sampai detik ini Pemerintah seperti sangat sulit menerapkan online secara keseluruhan? Ada apa sebenarnya? Dan mengapa?
Menurut saya cara online antara kantor pajak atau badan negara terhubung dengan semua bank di dalam negeri ini sangatlah mudah, mengingat perkembangan teknologi IT yang sangat maju. Di Negara maju semua bank pasti sudah online dengan kantor pajak atau badan negara. Sekali lagi mengapa kita seperti sangat sulit ya?
Pemerintah juga merencanakan upah minimum pegawai (UMP) akan dikenakan pajak. Padahal menurut saya UMP kita tergolong masih sangat rendah dan bisa saya katakan maaf ya, bagi yang mendapatkan UMP ini masih tergolong miskin.
Karena dengan nilai UMP yang rendah seperti di DKI Jakarta Rp.3.355.750, saya sangat yakin dengan kehidupan satu anak dan istri pun pasti sangat sulit atau tidak cukup walaupun hidup sudah dengan cara yang sangat hemat.
Oleh karena kepanikan pemerintah yang terlalu butuh uang (BU) menimbulkan kebijakkan-kebijakan yang tidak begitu sesuai dengan rasa keadilan untuk kehidupan di masyarakat, seperti contoh kebijakan import yang semakin rumit.
Misalnya biaya masuk barang per kontainer yang terlalu mahal. Menurut informasi baru-baru ini, bayangkan saja jika dihitung persentase biaya masuk barang impor bisa bertambah berkisar 30% sampai 65% dari harga dasar di luar negeri.
Saat ini saya perkirakan yang masih mampu memasukkan barang impor hanya sebatas barang yang benar-benar kosong atau barang yang sudah sangat dibutuhkan saja, atau yang masih bisa terjual walaupun mahal, serta barang impor tertentu yang masih bisa tetap dapat keuntungan walaupun biaya masuk mahal.
Mengapa bisa ada kemungkinan sebagian besar importir berhenti sementara untuk memasukkan barang impor?
Pertama, karena biaya masuk yang terlalu mahal, sehingga kenaikan harga barang impor yang mendadak terlalu tinggi.
Kedua, kebijakan yang bisa dikatakan cukup rumit.
Ketiga, dengan barang yang masuk sekarang akan kena modal yang mahal, sehingga akan mengalami lebih susah dijual dan barang yang modal mahal ini sangat beresiko tinggi mengalami kerugian jika kebijakkan ini berubah lagi.
Keempat, dampak kebijakan rumit ini membuat dagang semakin sepi atau omzet menurun.
Menurut pengamatan saya, pemerintah seharusnya tidak menerapkan kebijakan yang sedemikian rumit ini. Karena saat ini negara memang masih sangat membutuhkan sebagian besar barang harus diimpor dari luar negeri.
Pada intinya dari segi kemampuan memproduksi sebagian besar barang seperti spare part atau suku cadang mesin-mesin dan lain sebagainya, kita banyak sekali item yang belum tersedia produksi di dalam negeri dan atau belum bisa bersaing.
Saran dari saya pemerintah harus mengontrol atau membatasi barang impor yang sudah tersedia atau yang mampu diproduksi di dalam negeri; seperti garam, pakaian, makanan, beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain lain. Yang pada pokoknya sudah tersedia atau mampu diproduksi di dalam negeri.
Membatasi impor adalah kebijakan yang sangat baik dan benar, karena bisa menaikkan atau mendongkrak produksi dalam negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan luas.
Jangan seperti sekarang ini saya lihat malah garam yang diimpor, sayur-sayuran impor, buah-buahan, dan makanan lainnya yang menurut saya seharusnya pemerintah perlu membatasinya sampai menghentikannya.
Sebagai masukan tegas dari saya, walaupun sedang krisis ekonomi pemerintah harus lebih bijaksana dan tegas untuk menerapkan segala kebijakan di dalam negeri, terutama dalam menerapkan kebijakan atau mengontrol ekspor dan impor harus lebih serius dan teliti (jeli).
Sebijaknya barang yang memang harus diimport ya harus dipermudah, jangan dipersulit, kemudian barang yang tidak perlu diimpor ya dibatasi atau hentikan jangan dikasih ijin impornya. [mc]
*Kan Hiung alias Mr.Kan, Pengamat Ekonomi, Politik dan Hukum.
