Nusantarakini.com, Jakarta –
Pengamat politik dan hukum dari Indonesian Reform, Martimus Amin, mengatakan bahwa ada pihak menilai pemerintahan diipimpin oleh Presiden Jokowi saat ini memberlakukan umat Islam lebih refresif dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto.
Dicontohkannya tindakan represif itu diantaranya kriminalisasi ulama, tudingan anti Pancasila, tudingan makar kepada tokoh dan aktivis Islam, rencana pembubaran ormas Islam.
“Tentu saja tindakan semena-mena rezim Jokowi mendapat perlawanan gigih dari umat, meski harus berbuah resiko penjara. Namun tidak menyurutkan tekad perjuangan umat melawan kezaliman penguasa,” ucap Martimus Amin kepada Nusantarakini.com, Jakarta (21/6/2017).
Amin juga membeberkan, dari Mekah Habib Rizieq tertuduh rekayasa chat palsu menyerukan opsi ‘rekonsiliasi stop kriminalisasi ulama dan aktifis’ atau ‘revolusi’.
“Dua opsi tegas. Jika memang rezim beriitikad baik dengan umat Islam, maka akan menerima tawaran opsi pertama. Sebaliknya jika rezim Jokowi tetap terus melakukan penekanan terhadap umat maka gerakan rakyat mengakhiri kekuasaan rezim menjadi keniscayaan,” tegas Amin.
Terlebih, lanjut Amin, terdapat banyak indikator seperti tidak pernah terealisasinya janji kampanye presiden terpilih Jokowi, ditambah memburuknya ekonomi dan melebarnya ketimpangan sosial, akan semakin mempercepat pergerakan cita perubahan.
“Represivitas rezim Jokowi gagal total. Tidak ada arti,” tandas Amin mengakhiri dengan mantapnya. [mc]
