Nusantarakini.com, Jakarta –
Belakangan banyak muncul narasi mengenai debt trap atau jebakan utang dari Tiongkok yang telah menjadi hangat beritanya di banyak media di negara kita. Khususnya yang menjadi sasaran adalah proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), terutama setelah diketahui proyek tersebut mengalami pembengkakan biaya yang awalnya direncanakan menelan biaya Rp 86.67 Triliun kemudian membengkak menjadi Rp 114,24 Triliun. Kasus inilah yang kemudian menjadi ramai dan dinarasikan Indonesia telah masuk jebakan utang Tiongkok.
Padahal wakil menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo telah menjelaskan bahwa pembangunan KCJB bukanlah utang negara melainkan korporasi. Hal ini pun dipertegas oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sehingga tidak ada hubungannya dengan APBN, apalagi sebagai jaminan. Karena dengan menggunakan skema B to B sehingga yang berutang adalah perusahaan patungan PT Kereta cepat Indonesia China dengan bunga pinjaman sebesar 3,4%.
Tahukah anda apabila negara yang meminjam sesuai dengan rasio kredit rating Indonesia saat ini yang berada di level BB+ adalah 6,7%. Seperti utang Indonesia kepada 3 kreditor terbesar untuk Indonesia, yaitu: 1). Singapore 57.455 milliar USD, 2). Amerika Serikat 32.537 milliar USD, dan 3). Jepang 24.46 Milliar USD.
Dengan data-data tersebut yang memungkinkan Indonesia terjebak dalam utang justru dari ketiga negara yakni Singapore, AS dan Jepang.
Pemberitaan yang mengatakan bahwa pinjaman utang Tiongkok begitu menyeramkan adalah narasi propaganda yang dibangun oleh Amerika Serikat untuk memposisikan dirinya sebagai protagonis, sementara Tiongkok menjadi antagonis. Sehingga Amerika Serikat dapat membuat banyak negara merasa tidak percaya dengan perjanjian ekonomi yang dilakukan dengan Tiongkok.
Kenapa harus bekerjasama dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur?
Di kalangan negara berkembang hanya Tiongkok yang secara nyata dapat mengatasi dan berkembang pesat pembangunan infrastruktur dalam negerinya. Kondisi infrastruktur Tiongkok yang sangat prima bahkan jauh melebihi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Semua ini karena Tiongkok mengikuti teori pembangunan yang jauh berbeda dengan yang diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB daerah, dari sisi ini investasi tentu sangat menguntungkan, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang
Berbeda dengan demokrasi liberal yang kapitalistik, dimana teori pembangunan mereka investasi infrastruktur dinilai jangka pendek dan diletakkan dalam perhitungan finansial.
Apakah bisnis menguntungkan atau rugi, jelas jika dilihat dari sisi ini maka investasi infrastruktur sangat tidak menguntungkan. Ini yang menjelaskan kenapa kondisi infrastruktur di Asia Tenggara kecuali Singapore, kemudian Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Latin sangatlah memprihatinkan. Itu karena pembangunannya sangat dipengaruhi oleh para konsultan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam kondisi inilah saat Presiden Tiongkok, Xi Jin Ping mengumumkan akan menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra menjadi jalur perdagangan modern Belt and Road Initiative tahun 2013 di Kazakhstan.
TIONGKOK mengalokasikan dana sebesar 270,2 milliar RMB atau setara dengan Rp 600 Triliun hingga tahun 2018 untuk bantuan luar negeri dikhususkan pembangunan Infrastruktur. Dalam bentuk hibah pinjaman tanpa bunga dan pinjaman lunak, Tiongkok juga diketahui telah memberikan bantuan kepada 122 negara dan 20 organisasi multilateral regional maupun internasional.
122 negara di dunia diantaranya adalah:
30 negara Asia.
53 negara Afrika.
9 negara Oceania.
22 negara Amerika latin dan Karibia.
8 negara di Eropa.
Semua ini dilakukan Tiongkok bukan tanpa alasan, setidaknya ada beberapa faktor utama yang mendorong kerja sama pembangunan Tiongkok dengan negara lain yang didasarkan pada asal budaya dan filosofinya, yaitu:
Pertama, cita-cita keharmonisan dan kemakmuran universal.
Kedua, gagasan Tiongkok untuk membalas kebaikan dengan kebaikan.
Ketiga, karena Tradisi Internasional.
Keempat, karena rasa tanggung jawab sebagai negara besar dan pembangunan jalur perdangangan Sutra modern.
Itulah sebabnya banyak negara di dunia ini menginginkan kerja sama dengan Tiongkok untuk membangun Infrastruktur melalui koridor Belt and Road Initiative.
Demikian juga Indonesia yang telah menjalin kerjasama infrastruktur dengan Tiongkok melalui koridor Belt and Road Initiative seperti : Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 1 Jawa Barat, pembangunan kawasan Industri Morowali, pembangunan pabrik baja smelter dan pembangkit listrik di kawasan Industri.
Pembangunan rel kereta api pengangkut batubara Puruk Cahu Batang Jombang Huang, dan sekaligus dibangun proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dan lainnya.
Sehingga dari sekian banyak proyek Indonesia-Tiongkok dalam koridor Belt and Road Initiative mengapa proyek KCJB yang diributkan? Itu tidak lebih dari Propaganda Amerika Serikat dengan membangun narasi jebakan utang dari Tiongkok, tapi faktanya tidak ada utang negara dan tidak ada permintaan jaminan APBN. [mc]
Jakarta, 17 Juni 2023.
*Chen Yi Jing, Pemerhati Sosial dan Politik Internasional.
