Nusantarakini.com, Jakarta –Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyoroti langkah dan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang perlahan-lahan getol menghapus jejak-jejak peninggalan eks Gubernur Anies Baswedan.
Ujang membongkar, hal itu dilakukan oleh Heru karena sejak awal dipilih oleh Presiden Joko Widodo dirinya memang diberi misi khusus untuk menghabisi apapun program Anies, baik program yang mendapat respon positif dari masyarakat maupun yang tidak.
“Kita busa lihat kasus di Jakarta sangat jelas bahwa apa yang dilakukan Heru ya tadi, dia punya tugas punya misi secara politik untuk memberangus kebijakan-kebijakan Anies, baik yang bagus maupun yang jelek,” tutur Ujang kepada Populis.id, Kamis (15/12/2022).
Tidak hanya terkait program, ternyata Heru Budi juga membabat habis orang-orang yang bekerja dengan baik saat Anies menjabat. Bukan hanya di lingkungan Pemprov DKI, tapi juga di jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seperti yang terjadi di PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Jadi untuk membabat habis program-program Anies, jadi apapun program Anies termasuk orang-orangnya di birokrasi maupun di BUMD ya harus disikat terus dihabisi,” bener Ujang.
Ujang menilai sejumlah langkah itu diambil Heru supaya elektabilitas Anies Baswedan terganggu. Mengingat, saat ini Anies tengah berjuang keras di bursa pencapresan demi mendapatkan tiket di Pilpres 2024.
“Agar ketika Anies menjadi Capres, seandainya Anies mendapat tiket itu elektabilitasnya tidak bagus, lalu juga ketika menjadi capres paling tidak di DKI Anies kalah,” ujarnya.
Ujang berkeyakinan, langkah Heru yang terkesan ingin membumihanguskan peninggalan Anies itu sarat akan muatan politik. Sebab di sisi lain, Anies juga dianggap sebagai lawan politik oleh Heru.
“Jadi sangat jelas arahnya pada persoalan Pilpres 2024, dan itulah dinamika politik di kita saat ini seperti itu yang terjadi,” tuturnya.
“Anies ini dianggap lawan politik, makanya apapun harus di degradasi, apapun harus dihancurkan agar ketika nyalon Pilpres bisa kalah di DKI atau di nasional,” sambungnya memungkasi. Sumber: Populis.id [mdp/ykac/mc]
