Nusantarakini.com, Jakarta –Para pakar bersepakat bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) dinilai berbahaya bagi kehidupan bangsa. Negara bisa menjadi otoriter dengan mengatasnamakan Pancasila. Untuk itu lembaga ini layak untuk dibubarkan. Begitulah kesimpulan para pakar dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.
“Selain cantolan hukumnya lemah, sedikitnya ada enam alasan kenapa BPIP harus dibubarkan,” jelas Prof Dr Suteki, salah satu pakar yang menjadi pembicara dalam Webinar bertajuk: “Kebangkitan Ideologi Otoritarian, Haruskan BPIP Dibubarkan?”, Selasa (15/9) malam.
Alasan pertama, menurut Suteki, BPIP bisa mengontrol kehidupan masyarakat atas nama Pancasila. Kedua, berpotensi menjadi alat pukul bagi lawan politik pemerintah. Ketiga, tafsir tunggal Pancasila ala rezim akan memicu kegaduhan dan konflik baru.
Alasan keempat, BPIP berpotensi menjadi lembaga superbody. Kelima, bisa overlaping atau tumpang tindih dengan lembaga yang ada, seperti MPR. Alasan keenam, ini akan menjadi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, terutama untuk dunia riset dan pendidikan.
“Oleh karena itu lembaga ini tidak perlu dan malah jadi episentrum kegaduhan. Untuk itu lebih baik dibubarkan,” tandasnya.
Senada dengan Suteki, Dr Masri Sitanggang juga berpendapat bahwa BPIP harus dibubarkan. BPIP telah membiarkan adanya upaya mengubah dasar negara Pancasila menjadi trisila dan ekasila.
“Ini masalah serius, mengubah dasar negara berarti mengajak kita negara ini bubar. Ini gerakan luar biasa. Apalagi BPIP mneyatakan agama sebagai musuh utama Pancasila. Jadi BPIP bubarkan saja, ini berbahaya,” jelas Masri.
Sedangkan Dr Budhi Santoso menilai bahwa BPIP adalah wujud dari negara yang otoriter. Hal ini, menurut Budhi, karena BPIP punya tendensi menjadi lembaga penafsir tunggal yang otoritatif.
“Ini peluangnya sangat besar BPIP bisa menjadi lembaga superbody, bahka uber-MPR, di atas MPR. BPIP juga bisa menjadi martil yang dahsyat untuk menggebuk lawan politik,” jealsnya.
Namun demikian, Budhi menilai bahwa masalahnya bukan ada pada BPIP, tapi pada negara yang otoriter. “Jadi kenapa BPIP yang dibubarkan? Yang otoriter negaranya kok, ya ganti rezim saja. Ini sudah failed state, sudah negara gagal,” tandasnya. [qm]
