Nusantarakini.com, Jakarta –Dalam indikasi yang jelas tentang pemaksaan dan penindasan, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok, membawa nomor 4006 di lambungnya, mengejar dan menabrak kapal nelayan Vietnam yang membawa 16 anggota awak di dekat Pulau Lincoln di Laut Cina Selatan (SCS) pada 12 Juni .
Staf angkatan laut Tiongkok menyita satu ton ikan dan peralatan navigasi senilai US $ 21.000 dari kapal penangkap ikan. Dalam tindakan brutal, Tiongkok menendang kapten kapal nelayan, Nguyen Loc, beberapa kali.
Itu bukan pertama kalinya China menanggapi kapal nelayan asing dengan sikap bermusuhan. Pada 2 April tahun ini, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam lainnya di dekat Kepulauan Paracel, mengancam nyawa 8 nelayan.
Pada bulan Desember 2019, kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok, disertai dengan kapal-kapal Penjaga Pantai, secara ilegal memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE) di Laut Natuna. Indonesia tidak memiliki perselisihan dengan Cina di Laut Cina Selatan karena negara kepulauan tidak mengklaim satu inci pun dari SCS.
Tahun lalu, pada 9 Juni, sebuah kapal Tiongkok bernama Yuemoobinyu 42212 menenggelamkan kapal nelayan Filipina di dekat Reed Bank di SCS, sebuah wilayah milik Filipina, dan meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan para nelayan yang terombang-ambing di laut. Sebuah kapal nelayan Vietnam yang lewat kemudian menyelamatkan mereka.
Baru-baru ini, Tiongkok mengerahkan kapalnya untuk mengintimidasi dan menghalangi Malaysia dari kegiatan eksplorasi minyaknya di ZEE Malaysia di SCS dekat Pulau Kalimantan.
Setelah semua insiden ilegal dan bermusuhan ini, orang-orang di Asia Tenggara mulai mengambil sikap apakah China adalah teman atau musuh. Haruskah kita mempercayai Tiongkok?
Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan AS mengutuk keras taktik ilegal dan intimidasi Cina di SCS.
AS, yang tidak memiliki klaim apa pun di SCS, telah berada di garis depan dalam mengkritik tindakan pemaksaan dan permusuhan China terhadap tetangga kecilnya di SCS dan membela kebebasan navigasi.
“Amerika Serikat sangat menentang penindasan Tiongkok. Kami juga telah melihat bahwa Partai Komunis Tiongkok memberikan tekanan militer pada Taiwan dan memaksa tetangganya di Laut Cina Selatan, bahkan sampai menenggelamkan kapal penangkap ikan Vietnam. Kami berharap negara-negara lain akan meminta pertanggungjawaban mereka, ”kata Sekretaris Negara AS Mike Pompeo pada bulan April.
Mengapa Cina melakukan semua tindakan tidak ramah terhadap negara-negara ASEAN pada saat seluruh dunia menderita pandemi COVID-19 yang mematikan, yang telah menginfeksi lebih dari 9,5 juta dan menewaskan lebih dari 480.000 orang?
Berdasarkan peta Nine-Dashed Line yang kontroversial, Tiongkok mengklaim lebih dari 90 persen SCS, jalur air strategis yang kaya akan perikanan dan energi.
Sebagian besar negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah sangat menolak klaim Garis Sembilan Garis China dan menyerukan implementasi penuh dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang bermarkas di Den Haag menolak semua klaim China di SCS dalam keputusan bersejarah pada tahun 2016.
Karena klaim China lemah dan bertentangan dengan semua undang-undang maritim internasional, termasuk UNCLOS, Cina memutuskan untuk mengambil tindakan koersif dan bermusuhan di SCS. Itu membangun pulau buatan dan mengubahnya menjadi instalasi militer. Ini mengerahkan ribuan kapal laut, personel dan kapal penangkap ikan di SCS.
Terlepas dari situasi yang sangat buruk yang berasal dari COVID-19, Cina ingin melenturkan kekuatannya terhadap tetangga kecil dan lemahnya. Cina telah bertindak terlalu jauh untuk menggertak Indonesia, negara yang tidak mengklaim.
Negara-negara ASEAN sekarang membawa masalah SCS ini ke PBB. Pada 12 Desember 2019, Malaysia mengajukan permintaan kepada Komisi tentang Batas Landas Kontinen (CLCS) untuk menetapkan batas landas kontinen Malaysia melebihi 200 mil laut di bagian utara SCS dari garis dasar dari mana teritorialnya berada. laut diukur.
Sebelumnya pada tahun 2009, Malaysia dan Vietnam membuat pengajuan bersama ke CLCS untuk tujuan yang sama untuk bagian selatan SCS.
Menanggapi catatan diplomatik Malaysia tahun 2019, Cina, mengirimkan tanggapannya pada hari yang sama, menolak permintaan Malaysia dengan alasan bahwa itu melanggar kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Tiongkok di SCS. Demikian juga, Filipina, Vietnam dan Malaysia mengajukan tanggapan balik terhadap klaim China.
Pada 26 Mei, Indonesia mengajukan nota diplomatik pertama yang menolak klaim China di SCS.
“Indonesia menegaskan bahwa peta garis 9-garis yang menyiratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982,” kata Indonesia dalam catatannya.
Itu mengirimkan catatan lain ke PBB pada 15 Juni.
AS juga bergabung dengan keributan dengan mengirimkan catatan diplomatiknya ke PBB, sambil mendukung permintaan Malaysia dan menolak klaim China.
“Amerika Serikat menolak klaim maritim (China) ini sebagai tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Konvensi 1982,” Perwakilan Tetap AS untuk Duta Besar PBB Kelly Craft mengatakan dalam catatannya yang dikirim ke PBB.
Dia merujuk pada UNCLOS.
Yang mengejutkan, semua tindakan intimidasi dan pemaksaan Tiongkok telah menyatukan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Keempat negara ini, yang dikenal sebagai ASEAN-4, memiliki pandangan yang sama tentang SCS dan UNCLOS. ASEAN-4 akan menjadi game changer, yang akan menentukan arah masa depan ASEAN.
“Paksaan China juga secara tidak sengaja membantu menyatukan penuntut yang lebih kecil di Laut Cina Selatan,” Nguyen Tranh Trung, seorang sarjana di Pusat Studi Internasional Saigon, mengatakan baru-baru ini.
Pada 26 Juni, semua pemimpin ASEAN akan menghadiri KTT ASEAN ke-36 melalui konferensi video. Dengan pandemi COVID-19 di satu sisi dan perilaku agresif Cina di SCS di sisi lain, sudah waktunya bagi para pemimpin ASEAN untuk mengambil beberapa langkah sulit untuk menangani dua masalah utama ini. Selama KTT ASEAN, ketua ASEAN Vietnam dan Indonesia saat ini – pemimpin de facto ASEAN – harus memainkan peran vital dalam meyakinkan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengambil alih Cina.
Karena perilaku intimidasi dan kesombongan China, Angkatan Laut AS, menurut The Japan Times, telah mengerahkan tiga kapal induk – USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan – ke depan pintu SCS untuk pertama kalinya sejak 2017.
Cina telah mengerahkan ratusan kapal perang, kapal induk, kapal selam, pesawat tempur dan personel militer di pangkalan-pangkalan militer sekaligus militer di SCS. Situasi semakin tegang, yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
ASEAN mungkin tidak berada dalam posisi untuk memihak China atau AS dalam persaingan mereka. Tetapi ASEAN tidak bisa lagi mentolerir perilaku agresif China terhadap negara-negara anggota ASEAN.
Sebagai sebuah keluarga dan sebuah komunitas, ASEAN pertama-tama harus bersatu untuk merumuskan persepsi umum tentang Kode Etik (CoC) yang kuat, yang mengikat secara hukum dan berdasarkan pada peraturan maritim internasional. Sayangnya, pandemi COVID-19 saat ini dapat menunda pembicaraan CoC yang sedang berlangsung antara ASEAN dan Cina.
Jelas bahwa Cina berperilaku buruk terhadap banyak anggota ASEAN. Saatnya telah tiba untuk menunjukkan bahwa ASEAN tidak akan menyerah pada tindakan intimidasi China. ASEAN, atau setidaknya ASEAN-4 harus mengambil tindakan terhadap Cina dalam bentuk sanksi seperti menjauhkan ekonomi atau mengurangi keterlibatan ASEAN dengan China.
Harus dicatat bahwa Cina saat ini lebih tergantung pada ASEAN daripada sebaliknya, terutama setelah perang ekonomi dengan AS. Cina membutuhkan ASEAN lebih dari ASEAN membutuhkan Cina. ASEAN sekarang adalah mitra dagang terbesar kedua Tiongkok dengan perdagangan $ 641 miliar pada 2019 setelah Uni Eropa. Cina menikmati surplus perdagangan yang besar dengan hampir semua negara ASEAN.
Selama KTT mereka, para pemimpin ASEAN harus bersatu dan mengambil tindakan terhadap Cina. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kegiatan ilegal dan memiliki aturan berdasarkan aturan di SCS. Persatuan, solidaritas, dan kekompakan ASEAN akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. [rk]
*Veeramalla Anjaiah adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta dan penulis buku “Azerbaijan Seen from Indonesia.”
