Nusantarakini.com, Jakarta –Banyak bermunculan opini publik yang mempertanyakan tentang bagaimana kinerja pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi di periode kedua ini? Banyak pendapat yang menjawab pertanyaan ini, dan semua itu tergantung dari mana Anda menilainya.
Demikian juga pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, terkait pertanyaan di atas. Menurutnya pemerintahan era Jokowi patut diwaspadai karena cenderung membungkam lawan politiknya.
Dikutip dari TribunWow.com, secara blak-blakan, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pun kembali mengungkit revisi undang-undang KPK yang sempat menuai pro kontra.
Refly Harun berpendapat, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal. Bahkan, ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah.
Hal itu seperti yang disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Minggu (10/5/2020) kemarin.
“Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap,” ungkap Refly.
“Para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat meyampaikan kritikkan. Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengiritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik, bahkan bisa dikriminalisasi,” lanjutnya membeberkan.
Terkait hal itu, Refly lantas kembali mengungkit revisi undang-undang KPK, 2019 lalu. Kata dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu.
“Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi undang-undang KPK. Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu tidak memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi,” terangnya.
Refly juga membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Secara blak-blakan, ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan.
“Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis-aktivis pro demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi, justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik,” bongkar Refly.
Lebih lanjut Refly mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia. Ia menilai, banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah.
“Coba bayangkan, saya pernah nge-Tweet ‘Kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa’. Nah ini yang menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia,” ungkap Refly.
Singgung Kasus Said Didu Vs Luhut Binsar Pandjaitan
Selain membahas KPK, pada kesempatan tersebut Refly Harun juga menyinggung soal konflik mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Refly Harun mengaku banyak memperoleh perkataan yang sangat kasar dari warganet yang tak terima dengan kritik yang disampaikannya untuk pemerintah. Meskipun begitu, ia mengaku tak menggubris hujatan itu.
Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Minggu (10/5/2020) kemarin, ia mulanya menyinggung soal aturan yang bisa saja menjeratnya jika terus menerus mengkritik pemerintah. Namun, menurut dia risiko bagi pengkritik pemerintah bukan hanya di bidang hukum. Tapi juga harus siap menerima hujatan dari para warganet.
“Kita tahu bahwa ada ancaman aturan yang masih diterapkan sehingga kita sebenarnya dalam setiap waktu, dalam setiap saat terancam untuk dituntut. Di sisi lain, tidak hanya diancam dituntut, tapi juga terancam untuk di-bully, bahkan dihina,” kata Refly.
Refly pun mengungkap, terkait hal di atas, tentang banyaknya hujatan yang diterimanya lewat akun Twitter hingga YouTube.
Refly mengaku enggan menggubris hujatan itu karena bisa menimbulkan sakit hati.
“Saya kalau membaca komentar atas tweet saya atau komentar atas YouTube saya misalnya. Kalau kita enggak kuat kita bisa sakit hati,” ujarnya.
Kemudian Refly juga menyinggung soal perseteruan Said Didu dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Diketahui, sebelumnya Said Didudilaporkan ke polisi karena dinilai mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong soal Menko maritim dan investasi itu.
“Karena tidak hanya mengatakan ‘Si X ini pikirannya cuma uang dan uang’. Seperti kita tahu dalam kasus Said Didu melawan LBP,” jelas Refly.
Ia pun mengaku sampai disebut warganet mengritik pemerintah karena merasa sakit hari. Tak hanya itu, bahkan ada sejumlah makian kasar yang diterimanya dari warganet.
“Tapi pernyataan yang kita baca lebih dari itu, mulai dari yang sedikit ringan ‘Ini barisan sakit hati’ sampai dibilang pelacur politik, dibilang monyet. Sampai makian-makian yang sangat kasar,” sambungnya.
Karena itu, Refly mengaku tak mau menggubris makian itu. Menurut dia, menyampaikan kritik terhadap pemerintah menjadi tujuan utamanya kini.
“Cuekin saja, saya tidak gubris. Yang penting adalah kita sudah menyampaikan kritik kita,” tandasnya. (Demikian seperti dikutip dari TribunWow.com). [mc]
