Nusantarakini.com, Humbahas –
Hajatan pesta demokrasi akan kembali digelar pada tahun 2020. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 september 2020 itu akan diadakan di 270 daerah s,meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri ada 23 kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Berkaca pada pilkada-pilkada sebelumnya, terlihat pilkada seringkali sarat akan politik uang, yang pada akhirnya seringkali hal ini menjadi hal yang lumrah untuk dipertontonkan.
Melihat kondisi yang terus seperti itu, Koordinator Bidang Sosial dan Politik Pemuda Peduli HumbangHasundutan (KPPH), Marisi Silaban, menilai bahwa hal inilah yang pada akhirnya sumber permasalahan pelik bangsa ini.
“Ongkos politik yang tinggi yang menyebabkan para birokrat korupsi, tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kondisi ini yang seringkali tidak disadari masyarakat,” kata Marisi Silaban dalam keterangannya kepada Nusantarakini.com, Humbahas, Minggu malam (23/2/2020).
“Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh buruk maka kami Komunitas Pemuda Peduli Humbang Hasundutan (KPPH) mengajak masyarakat humbang hasundutan untuk tidak terlibat dalam politik uang menjelang Pilkada ini. Hal ini dirasa sangat penting untuk akhirnya dapat memilih pemimpin yang lebih berkualitas demi kemajuan Humbang Hasundutan,” ungkap Silaban menambahkan.
Lebih lanjut Silaban membeberkan, jika diperhatikan praktik politik uang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat dalam setiap hajatan lima tahunan pesta demokrasi. Kurangnya sosialisasi untuk menolak praktik politik uang masih menjadi perhatian hari ini, tidak hanya dari Bawaslu, tapi peran serta masyarakat yang mengawali untuk menolak adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon.
“Walaupun susah pembuktiannya tapi praktik ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang tidak benar lagi,” ucapnya.
Silaban menambahkan, terkait politik uang ini harus sesegera mungkin disosialisasikan kepada masyarakat Humbahas menjelang pesta demokrasi yang kian dekat. Karena mengingat fakta lapangan bahwa ongkos politik di Humbahas sangat besar.
“Jadi perlu konsep baru agar ongkos politik tidak terlalu mahal,” ujar Silaban.
Menggaungkan stop praktik politik uang, lanjut Silaban, sangat penting terutama kepada pemilih pemula yang seringkali mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pemilih pemula seringkali menjadikan orang tua ataupun keluarga menjadi patron dalam hal perilaku politik.
“Maka dari itu sangat penting peran dari keluarga dalam memberikan penddikan politik yang baik kepada anak dalam hal ini adalah pemilih pemula,” tutur pemuda yang juga berasal dari Sijamapolang itu.
KPPH yakin bahwa generasi muda dapat menggoreskan perubahan sedikit demi sedikit demi kemajuan Humbahas. Generasi muda bisa dan sanggup untuk mewujudkannya dengan hal kecil yang dimulai dari diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan harapan pemuda mulai mengkampanyekan stop politik uang.
“Karena jika pemuda telah rusak, maka rusaklah peradaban. Dengan adanya gerakan seperti ini diharapkan bahwa ketika ada oknum yang memberikan segera menolak jika perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Mari lakukan perubahan itu dari diri sendiri, awali kejujuran untuk demokrasi yang sehat di Humbahas. Kita wujudkan humbahas yang berdaulat,mandiri dan berkepribadian,” pungkasnya.
Dengan Ajakan tersebut KPPH punya jargon “Yok Buktiin Humbahas Maju Tanpa praktik Money Politik, Rakyat Jujur Hadirkan Pemimpin Berkualitas dan Kerja Nyata.” [mc]
