Nusantarakini.com, Jakarta –
Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti menegaskan perlunya meminta klarifikasi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, terkait pernyataannya “Siapa yang mengacaukan Pemilu berhadapan dengan TNI.”
“Ini pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu,” kata Yudi kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Menurut Yudi, jika yang dimaksud Panglima TNI itu soal protes rakyat atau kecurigaan rakyat terhadap KPU, itu bukan mengacaukan Pemilu. Karena Pemilu itu miliknya rakyat dan bukan miliknya Penguasa.
“Posisi TNI dalam hal ini harus netral agar tidak dihukum dunia,” tegas Yudi.
Selain itu, lanjut dia, justru TNI harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat termasuk hak pilih rakyat, jangan sampai dicurangi. Termasuk oleh Presiden sekalipun.
“Anda tolong pahami yang benar pak Hadi. Kategorikan dan klarifikasi pernyataan anda, supaya jelas. Jangan sampai dunia internasional mencurigai akan ada indikasi atau rencana tindakan agresi dari oknum penguasa. Dan itu berarti melanggar hukum internasional,” ucap Yudi.
“Justru Panglima harus bisa memastikan bahwa KPU tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh kelompok tertentu, demi merusak kedaulatan rakyat dan negara,” tambahnya.
Terkait soal people power, kata Yudi, itu juga hak rakyat yang sesuai konstitusi, hak asasi manusia dan demokrasi, yang akan dilakukan jika memang terjadi manipulasi dalam Pemilu.
“Sekali lagi, Pemilu itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan Presiden, Panglima atau Konglomerat,” tegas Yudi mengakhiri keterangannya. [mc]
