Nusantarakini.com, Jakarta –
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI MPO saat memperingati 20 Tahun Reformasi di depan Istana Negara, Senin (21/5/2018), hingga para pimpinan organisasi mengalami luka parah dan dirawat intensif di RS Tarakan.
“Aksi damai HMI MPO adalah hal konstitusional di era demokrasi. Seharusnya Polri menangani dengan bijak tanpa harus ada pemukulan dan pembubaran secara brutal. Kemandirian Polri agar humanis profesional hingga lepas dari militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah buah perjuangan mahasiswa dan rakyat saat Reformasi 1998 dulu,” ujar Ketua Majelis ProDEM, Syafti Hidayat kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Ucok, sapaan akrabnya, menilai bahwa rezim Jokowi-JK memang telah salah mengelola negara dan melupakan janji kampanye Pilpres 2014 lalu. Kritik yang kian marak di berbagai media hingga viralnya tagar #2019GantiPresiden adalah bukti nyata keresahan rakyat atas berbagai persoalan kesejahteraan ekonomi yang kian buruk, serta kegaduhan politik yang kerapkali malah berasal dari lingkungan Istana Negara.
“Segera bebaskan tanpa syarat dan obati para aktivis HMI MPO hingga pulih. Sebaiknya Jokowi dan para elite penguasa legawa atas gelombang protes mahasiswa dan rakyat dengan cara mewujudkan janji Nawacita dan Trisakti,. Kalau tak sanggup lebih baik mundur saja,” kecam Ucok.
ProDEM menegaskan akan terus mendukung perjuangan gerakan mahasiswa untuk selalu menjadi penjaga moral bangsa di tengah gempuran neoliberalisme yang semakin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. [mc]
