Momentum Pilkada Bupati 2018 ini jadi ajang mobilisasi pemilih baru melalui pendistribusian pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap desa, secara mendadak dan terkesan dipaksakan.
Akibatnya, peningkatan jumlah penduduk setiap desa mencapai 300 hingga 700%. Kinerja dan keperpihakkan Disdukcapil dan KPU Morowali pada salah satu kandidat menjadi tanda tanya semua pihak.
Peningkatan jumlah penduduk terutama pengurusan KTP di Kabupaten Morowali, jelang Pilkada Bupati ini, salah satu terjadi di Kecamatan Bahodopi, Desa Lalampu.
Apalagi peningkatan ini sangat tajam mencapai 700% lebih. Sehari, data yang masuk di perangkat desa ini melalui Disdukcapil Morowali antara 30-50 orang.
Para pendatang dadakan yang tinggal di desa ini semula berjumlah 300 jiwa dan meningkat pada Maret jadi sekitar 420 jiwa. Namun sejak musim Pilkada ini, jumlah penduduk melonjak tajam hingga Juni mendatang diperkirakan meningkat 700%.
Menurut salah seorang warga setempat, M Saharudin kepada wartawan mengaku, peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Bahodopi gara-gara kepentingan individu dan politik salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati. Meskipun Pemkab Morowali beralasan banyaknya tenaga kerja yang masuk dari luar daerah, namun sudah terlihat adanya manipulasi data penduduk melalui DPT.
“Kami minta oknum di Disdukcapil dan KPU lebih netral dan tidak berpihak kepada salah satu Paslon,” sebut dia.
Kepala Dusun Il, Baharuddin diwakili oleh Johan, saat ditemui mengatakan, jumlah warga yang masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilres) 2014 mencapai 200-an. Kini jumlah tersebut meningkat drastis sejak Pilkada Bupati 2018 ini.
“Jumlah DPT di Desa Lalampu sesuai data yang masuk dari Disdukcapil meningkat drastis dari 1.665 pemilih pada April dan bakal bertambah menjadi 2.057 pemilih,” kata dia kepada wartawan.
“Dalam satu hari, warga yang mengurus KTP di Desa Lalampu antara 30-50 orang,” sebut Johan.
Dijelaskan Johan, yang banyak mengurus KTP di Desa Lalampu adalah dari Palopo, Poso dan Palu, Salawasi Selatan dengan alasan yang sama, yakni mencari kerja.
Johan mengeluhkan, yang menjadi isu dan permasalahan adalah warga yang terdaftar dan mengurus KTP di Desa Lalampu, justru tidak tinggal di desa tersebut. Harusnya mereka menetap dulu minimal 6 bulan di desa ini.
“Mereka lebih banyak tinggal di luar desa kami. Sementara mereka sudah terdaftar dan terdata sebagai DPT dan mengurus KTP di Desa Lalampu ini. Harusnya mereka menetap dulu minimal 6 bulan,” keluh dia.
Sementara, menurut pengamat politik, Gerry Limbung menilai, mobilisasi KTP dan berharap peningkatan jumlah DPT yang tersebar setiap titik, sesuai daerah target manipulasi adalah kejahatan terstruktur dan masif.
“Upaya indikasi terstruktur dan masif dengan menambah jumlah DPT melalui distribusi kepengurusan KTP di setiap desa adalah manipulasi pemilih,” kata Limbung kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.
Limbung juga menyebutkan, strategi kekuasaan mempertahankan wilayah dengan gaya lama ini sudah tidak dipakai lagi. Alasannya, jurus ini mudah ditebak dan paling mudah pula dijegal lawan.
“Spot yang menjadi target akan dikalahkan dengan mobilisasi massa militan yang merasa dipermainkan,” ungkap pengajar universitas swasta ini.
Apalagi, penetapan jumlah DPT oleh KPU sebesar 88.888 pemilih dengan angka “sihir” ini patut dipertanyakan oleh semua pihak. Tercatat dalam sejarah di dunia, angka DPT Morowali mengambil kepercayaan yang berbau tahayul.
“Aneh saja, pihak berkepentingan bisa menetapkan angka 88.888 pemilih. Haa..haaa,” ucapnya.
Tim Sukses (Timses) Paslon urut Dua, ditemui redaksi mengaku sudah tahu strategi dilakukan oknum-oknum tersebut. “Saya sudah tahu, ini bagian kecurangan. Namun kita sudah mengantisipasi di kemudian hari,” jawab dia dan mengaku nama Najim serta bergegas pergi.
Ini juga diamini Timses Paslon urut Lima. Katanya, sedari dulu oknum itu selalu takut berhadapan dengan calon lain. Makanya mereka seperti kebakaran jenggot,” tegas seorang tim mengaku nama Badrun, ditemui di Desa Padala, Kecamatan Menui Kepulauan.
Timses Paslon Satu dan Empat, juga bersikap sama. Namun hanya mengingatkan, bahwa Pilkada Morowali ini harus dijalankan dengan santun dan bermartabat.
Sedangkan, Timses Paslon urut Tiga, mengaku nama Albar hanya terdiam soal aksi mobilisasi KTP ini. Dia tersenyum dan melampaikan jari tiga sambil menaiki mobil innova hitam dengan kencang.
Hingga saat ini oknum yang terlibat mengurus DPT, belum bisa dikonfirmasi. Namun, salah seorang komisioner KPU Morowali ditemui wartawan di Cafe Menantu, Kota Morowali mengaku pihaknya hanya menjalankan tugas.
“Maaf dek, kita hanya menjalankan tugas,” kata dia, yang minta nama tidak disebutkan, dan bercerita banyak soal carut marut proses pengolahan data DPT dan pendistribusian mobilisasi pembuatan KTP.*
