Nusantarakini.com, Jakarta –
Terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla menjadi babak baru pembangunan ekonomi maritim Indonesia, jika melihat perjalanan sejarah bangsa, Indonesia pernah mengalami kejayaan di bidang maritim. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti kejayaan Nusantara dalam menguasai maritim, kedua kerajaan ini menguasai perdagangan di seluruh Asia Tenggara.
Dalam Nawacitanya pemerintahan Jokowi-JK, isu kemaritiman menjadi salah satu fokus kebijakan yang dikerjakan secara serius. Setelah berjalan 3 tahun sektor kemaritiman memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu kebijakan maritim yang populer adalah kebijakan tol laut, secara umum program tol laut mampu menurunkan disparitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian Timur dan mewujudkan kedaulatan Bangsa .
Berdasarkan data dari PT Pelindo IV, di Wamena harga semen yang semula Rp 500 ribu per sak turun 40 persen menjadi Rp 300 ribu. Begitu juga di Puncak Jaya harga semen yang dulunya seharga Rp 2,5 juta turun 28 persen menjadi Rp 1,8 juta, sedangkan di Nabire harga semen yang dahulu Rp 85 ribu turun menjadi Rp 75 ribu.
Di bidang penegakan kedaulatan maritim, sampai akhir tahun 2017 sudah 317 armada kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan.
Kebijakan ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah produksi ikan secara signifikan, tercatat dari tahun 2014 hanya 20,84 juta ton meningkat menjadi 23,26 juta ton pada 2017. Peningkatan produksi tersebut salah satunya juga dipicu oleh bertambahnya jumlah kapal perikanan, pemerintah telah memberikan bantuan kapal perikanan sebanyak 755 unit.
Di bidang pelabuhan, pemerintah terus fokus membenahi fasilitas kepelabuhanan. Dengan dukungan teknologi dan system manajmen yang lebih baik, dwelling time pelabuhan di Indonesia turun menjadi 3 hari, yang semulanya membutuhkan waktu sampai satu minggu. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sebagai negara mitra untuk investasi.
Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor maritim, pemerintah perlu melakukan beberapa hal seperti :
(1) meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, sampai saat ini daerah yang menjadi tujuan tol laut belum optimal dalam memanfaatkan tol laut (muatan balik hanya di angka 20%).
(2) Perbaikan infrastruktur pelabuhan yang dilayani jalur tol laut, sampai saat ini masih ada pelabuhan yang belum memiliki alat bongkar muat yang memadai.
(3) Terkait dengan galangan kapal, pemerintah perlu membangun galangan kapal di Indonesia bagian timur, karena mayoritas industry galangan kapal saat ini berada di Indonesia bagian barat, padahal 90% kapal Tol Laut beroperasi di Indonesia bagian Timur.
(4) Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu mengkaji kembali rute yang di lalui oleh tol laut saat ini (opsi pembukaan rute baru)
(5) dan yang terakhir, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor maritim melalui penyegaran dan mendesain kembali kurikulum SMK dan Politeknik Kelautan yang berorientasi pada kebutuhan industri maritime, penyediaan beasiswa dan dana riset sector maritime. [kbm]
Pointers pada diskusi “Potret Kemaritiman Ala Jokowi-JK”. Yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Sasak (IMSAK) Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.
*Oleh Supiandi, Kandidat PhD Bidang Ekonomi Maritim dari Universitas Untwerpen Belgium.*
