Nusantarakini.com, Jakarta –
Pada 17 April 2019, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) secara serentak. Hal ini adalah pertama kalinya bagi Indonesia dalam penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak. Perubahan ini didasarkan atas Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan pada Juli 2017. Namun, seorang calon presiden (capres) baru dapat diajukan sebagai capres apabila dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mencapai 20% kursi DPR atau 25% jumlah suara nasional. Hal ini bisa juga dipenuhi dengan cara partai-partai berkoalisi untuk mengusung seorang kandidat.
Kandidat yang bermunculan pada saat ini belum dapat dikatakan sudah mantap atau matang, baru sebatas deklarasi dan proses koalisi menuju masih cair. Kandidat yang diperkirakan akan mengikuti kontestasi atau memiliki modal elektoral, antara lain : Presiden Joko Widodo sebagai incumbent (petahana), Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Anies Baswedan.
Sementara Zulkifli Hasan yg sdh diusung resmi sebagai capres oleh PAN dlm Rakernas di Bandung belum terasa getaran kesungguhannya untuk bertarung.
Rizal Ramli dan Prof Yusril Ihza Mahendra belum jelas kendaraannya untuk maju sebagai capres/ cawapres.
Presiden Joko Widodo telah dideklarasikan atau diusung oleh Partai NasDem, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan yang terakhir adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Beberapa partai baru seperti Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengusung Presiden Joko Widodo sebagai kandidat capres, namun mereka belum memiliki suara, basis massa, dan nilai tawar secara politik.
Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum mendeklarasikan Prabowo sebagai capresnya( baru pernyataan siap di internal partainya). Partai Demokrat yang diperkirakan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono juga belum mendeklarasikan diri. Kandidat lainnya yang diperkirakan mengikuti kontestasi pilpres belum juga memiliki kendaraan politik sebagai pengusung, akan tetapi memiliki modal elektoral yang lumayan.
Latar belakang masing-masing kandidat amat menarik untuk diketahui para pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini dilakukan agar capres yang dipilih mewakili isi hati nuraninya dan sanggup melaksanakan janji-janji politiknya pada masa kampanye berlangsung. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo adalah kandidat yang diuntungkan dalam kontestasi pilpres ini, karena sebagai kandidat petahana, Presiden Joko Widodo memiliki program-program yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi tolok ukur pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot pada saat ini diperkirakan mampu menarik sebagian pemilih untuk memilih Presiden Joko Widodo untuk periode selanjutnya. Proyek-proyek infrastruktur ini adalah hal yang paling nyata dapat dilihat oleh konstituen, jika dibandingkan dengan melaksanakan “Revolusi Mental” yang tolok ukurnya masih abstrak.
Prabowo telah mengikuti 3 kali pemilu dan 2 kali dicalonkan sebagai presiden, satu kali lainnya dicalonkan sebagai wakil presiden dan berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. Dengan beberapa kali mengikuti kontestasi di pilpres tentunya membuat Prabowo lebih menguasai medan dan memahami perilaku pemilih. Latar belakang militer Prabowo menjadi keunggulan lainnya dibandingkan dengan kandidat lain, karena masyarakat Indonesia umumnya senang mengelu-elukan pemimpin militer.
Hal ini dibuktikan ketika pemerintahan Presiden Jendral Soeharto yang otoriter namun masih banyak pengagumnya.
Pada pilpres 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono yang Jendral pun dielu elukan sebagian besar rakyat dan memilihnya sebagai Presiden dua periode.
Selain itu, ada pula AHY yang digadang-gadang akan diusung oleh Partai Demokrat dan menjadi mungkin akan membentuk poros ketiga selain Presiden Joko Widodo dan Prabowo. Sampai saat ini Partai Demokrat belum juga mendeklarasikan capresnya. Saat ini AHY menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma). Namun pada Rapimnas Demokrat, ada indikasi bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo selain membuka peluang akan membangun poros baru seperti yg kami sebut diatas.
Beberapa kandidat lain, seperti Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan, Rizal Ramli, Prof Yusril belum juga mendeklarasikan dirinyai ataupun diusung oleh partai (beberapa partai).
Perilaku Pemilih
Pemahaman atas perilaku pemilih pada setiap kontestasi politik seperti pilkada, pileg, dan pilpres dirasakan kurang, hal ini dapat dilihat dari strategi marketing politik para kandidat yang berkontestasi di dalam pilkada, cenderung itu-itu saja dan hanya mengikuti tren, seperti ketika pemimpin merakyat seperti Joko Widodo populer maka para kandidat pilkada menggunakan strategi yang sama. Blusukan, menggunakan pakaian yang sederhana, gaya foto untuk spanduk dengan menggulung lengan, ataupun tagline untuk kampanyenya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kandidat kurang kreatif dlm melakukan strategi atau taktik dlm marketing politiknya. Masyarakat Indonesia diasumsikan sebagai pemilih yg statis dan monoton seleranya oleh sebagian kandidat.
Padahal perilaku pemilih (setiap orang) adalah unik dan tidak sama dengan orang lainnya. Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti (2015) adalah akivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan umum. Bila pemilih memutuskan untuk memilih (to vote) maka pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.
Dalam studi perilaku memilih, ada tiga model untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih para konstituen, antara lain: model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional.
Model perilaku pemilih sosiologis berkembang di Eropa dan di Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakterisitik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik, atau kedaerahan, atau bahasa. Model sosiologis untuk voter turnout telah dikembangkan secara baik dengan model yang disebut socio economic status (SES) dan kemudian disempurnakan dengan model civic voluntary model (CVM). Inti dari dua model ini adalah bahwa seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak.
Model psikologis memperkenalkan yang disebut dengan budaya demokrasi atau civic culture. Menurut model ini, seorang warga berpartispasi dalam pemilu bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (party ID), memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political efficacy).
Kondisi ekonomi-politik pemilih merupakan inti dari model pilihan rasional. Menurut perspektif rasionalitas pemilih, seorang warga berperilaku rasional, yakni menghitung bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Model pilihan rasional berusaha menyederhanakan masalah dalam pilihan warga ini, orang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kebutuhan dasarnya: kehidupan ekonomi.
Kantung Suara
Untuk menentukan daerah yang menjadi sasaran kampanye kandidat maka perlu menghitung jumlah penduduk di provinsi tersebut, sebab provinsi yang kurang potensial atau tidak memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak maka akan menjadi kurang siginifikan untuk dilakukan kampanye secara intensif. Kantung suara di Indonesia ada beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
Menurut data Badan Pusat Statistik dari hasil sensus penduduk di tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa. Untuk Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.053.732 jiwa atau 18,12% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sementara Jawa Timur, memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa atau 15,75% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sementara Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 32.382.657 jiwa atau 13,60% dari jumlah total penduduk Indonesia. untuk Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.982.204 jiwa atau 5,46% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sementara di Banten memiliki jumlah penduduk sebesar 10.632.166 jiwa atau 4,48% dari jumlah total penduduk Indonesia.
Dari kelima provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, tampak provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang menjadi lumbung suara terbanyak di Indonesia, jika dibandingkan dengan daerah lainnya, karena dari ketiga provinsi itu sendiri sudah menyumbang 47,44% suara penduduk Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk memenangkan suara di provinsi tersebut. Tentunya pertarungan di ketiga provinsi tersebut akan lebih panas dibandingkan dengan provinsi lain.
Maka dari itu, para kandidat yang turut berkontestasi di dalam pilpres harus memahami kondisi para pemilihnya dengan menggunakan perilaku pemilih, apakah dominan model sosiologi, model psikologis, atau model rasional. Hal ini diperlukan untuk efektivitas kampanye dan pendekatan lain kepada konstituen sehingga dapat meraup banyak suara dari provinsi tersebut.
Untuk di Provinsi Jawa Barat, beberapa hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat didominasi dengan perilaku pemilih model sosiologis. Hal ini dilihat dari pentingnya figur yang akan dicalonkan. Figur ini harus memenuhi empat kriteria pemimpin, yakni nyantri, nyakola, nyunda, dan nyantika. “Nyunda” diartikan sebagai orang yang berbudaya, sedangkan “nyantika” adalah tahu etika, tata krama, sopan saat berbicara, dapat membawa diri pada pelbagai strata.
Untuk Provinsi Jawa Timur, hasil riset menunjukkan bahwa kecenderungan dari masyarakat Jawa Timur terikat dengan figur, baik itu figur yang dikandidatkan sebagai presiden maupun figur yang dekat dengan presiden itu sendiri. Hal ini menunjukkan perilaku pemilih di Jawa Timur memiliki kecenderungan model sosiologis.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, hasil riset menujukkan bahwa kecenderungan dari masyarakat Jawa Tengah terikat dengan partai atau part-ID. Bahwa Jawa Tengah dikenal dengan sebutan kandang banteng, sebab dalam beberapa kali Pilkada, pemenangnya adalah kandidat yang diusung oleh PDIP. Selain itu di pileg suara terbanyak pun berasal dari PDIP. Hal ini menunjukkan perilaku pemilih di Jawa Tengah didominasi oleh masyarakat yang berkecenderungan model psikologis.
Figur Muslim
Kedua provinsi yang memiliki suara terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Timur identik dengan ciri khas santri. Hal ini dapat menjadi peluang bagi capres yang memiliki latar belakang pendidikan santri ataupun sebagai intelektual muslim untuk mengikuti kandidasi dan menawarkan identitas politiknya sebagai representasi dari muslim.
Melihat dari pemilu sebelumnya yakni 2009 dan 2014, kandidat yang menawarkan dirinya sebagai perwakilan dari umat Islam dan menonjolkan sisi keagamaannya. Pada tahun 2004, ada KH. Hasyim Muzadi yang diusung sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri. Penganut agama Islam di kedua provinsi tersebut banyak dan dapat menjadi peluang untuk menggunakan identitas dirinya.
Kekalahan Megawati Hasyim hemat kami disebabkan oleh kinerja mesin PKB pada waktu itu masih berkutat di Jawa Timur dan belum merambah daerah lain. Di saat itu pun kesadaran dan soliditas umat Islam untuk mendukung kandidat yang merupakan representasi umat Islam belum terlalu kuat. Apalagi umat Islam baru 6 tahun mengalami masa bebas dari cengkraman Orde Baru yang selama ini mengungkung umat Islam dalam menjalankan aktivitas politiknya. Jargon “Islam yes, Partai Islam no” yang terus didengungkan juga melemahkan umat Islam untuk berjuang di jalan politik, seakan-akan Islam yang suci tidak boleh dikotori oleh kelicikan-kelicikan politik. Padahal masuk ke dalam partai politik adalah cara memperjuangkan masyarakat agar lebih sejahtera dan terdidik, berahlak dan tidak lagi mudah dimanipulasi atau bahkan ditipu oleh propaganda-propaganda pihak pihak tertentu.
Untuk Pemilu/Pilpres 2019 mendatang ada beberapa kandidat yang memiliki latar belakang agama dan memiliki modal elektoral yang masih dapat ditingkatkan, yakni Muhaimin Iskandar, Ahmad Heryawan, Anis Matta, Zulkifli Hasan, Yusril Ihza Mahendra, dan Din Syamsuddin. Hemat kami mereka merupakan perwakilan umat Islam di dalam politik, agar eksistensi umat Islam sebagai identitas politik memiliki nilai tawar dan identitas politik Islam tidak lagi dianggap sebagai sikap SARA.
Untuk saat ini, para kandidat yang merupakan representasi dari umat Islam harus berani memposisikan diri dan membuat strategi marketing politics yang baik agar dapat diterima oleh seluruh kalangan. [mht/erc]
*M. Hatta Taliwang, Direktur Institut Soekarno Hatta, sedang mengikuti Pendidikan S2 Komunikasi Politik FISIP UMJ.
