Nusantarakini.com, Jakarta –
Indonesia sekarang ibarat seperti benang kusut. Artinya kondisi Indonesia baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam menjadi tergumpal dalam kekusutan di setiap bidang dan garis sektornya-sektornya.
Keadaan benang kusut Indonesia ini memerlukan langkah untuk mengurai satu persatu dari simpul- simpul pengusutnya dan kemudian meluruskan garis benang ini kembali.
Politik, demokrasi dan keadilan awalnya menjadi harapan Rakyat Banyak di awal era reformasi. Akan tetapi pintu demokrasi terbuka bersamaan dengan pintu korupsi. Lahirlah mega korupsi Bank Bali, Century, e-KTP, Condesat, Reklamasi, dan berbagai bentuk kejahatan korupsi raksasa lainnya.
Selain korupsi raksasa dari internal Indonesia sendiri, para pejabat Negara tidak mampu memenangkan kepentingan Rakyat dalam kontrak-kontrak kerjasama dan investasi dengan asing. Sehinggu muncul salah satunya regulasi penanaman modal asing yang sangat merugikan Negara dan Rakyat Banyak.
Semakin kusut kondisi Indonesia ketika semakin berkembang kepentingan para konglomerat, yang bukan saja sekedar mencari untung di lapangan bisnis, akan tetapi mereka saat ini berambisi juga menguasai lapangan politik kekuasaan. Dan ini dilakukan, baik secara langsung ataupun dibelakang layar.
Dengan korupsi dan suap inilah, para konglomerat taipan hidup makmur sejak periode kekuasaan orde lama hingga berganti orde baru. Dari keberhasilan di dua orde tersebut, mereka ikut menunggangi gerakan reformasi 98.
Dan apa yang terjadi saat ini, Negara dan Pemerintahan sedang diambil alih para konglomerat taipan ini. Sedangkan pengelola Negara dan pelayan di Pemerintahan pada akhirnya bekerja pada mereka. Padahal sumber-sumber kemakmuran mereka adalah sumber-sumber kemakmuran Rakyat.
Sebagai pemilik korporasi yang mengglobal, para konglomerat taipan ini juga bertindak seringkali menjadi agen kepentingan korporasi global. Dan sudah pasti, seperti yang terjadi di Indonesia, kepentingan konspirasi global tersebut juga memanfaatkan Negara-Negara maju sebagai alat produksi mereka.
Dan saat ini terjadilah apa yang sering kita sebut globalisasi. Namun globalisasi ini menjadi arus yang tidak sehat. Bukan kerjasama antar Bangsa yang saling menguntungkan, akan tetapi lebih pada eksploitasi Rakyat dan Negara demi kepentingan modal dan kekuasaan mereka.
Ada pertarungan utama sebenarnya dalam politik Indonesia, dimana Negara dan Pemerintahan sebagai ruang yang diperebutkannya. Yaitu pertarungan antara Rakyat Banyak melawan Konglomerat Taipan dan Konspirasi Global untuk merebut Negara dan Pemerintahan.
Disinilah kerangka pertarungan sebenarnya, dimana akan menghasilkan Negara Kerakyatan atau Negara Korporasi pada saat terjadi suksesi di 2019.
Rakyat Banyak tentu lebih berhak atas Negara ini, namun memang harus mencapai kekuasaan politik. Itulah jalan realistisnya.
Dengan pikiran, mata dan hati yang terbuka, kita mampu melihat bahwa kekusutan bagai benang kusut Indonesia ini adalah kelemahan kita mental kita sebagai Pemilik Negeri. Dan ini tentu dikalahkan oleh doktrin imperialisme lawan kita, sehingga kita mudah di injak oleh konspirasi global dan taipan di negeri kita.
Bottom Up Way (jalan dari bawah ke atas) adalah jalan pergerakan kita yang bertumpu pada Massa Rakyat Solid. Apalagi kita juga berpegang pada kekuatan KeTuhanan Yang Maha Esa yang dimanifestasi menjadi kekuatan Rakyat. Tentu ini kekuatan luar biasa diatas proporsi biasa.
Dari bawah ke atas bertemu dengan dari atas ke bawah. Rakyat bersama Tuhan menghasilkan Negara Kerakyatan dibawah KeTuhanan Yang Maha Esa. Inilah Pancasila yang kita cita-citakan.
Terbangun kokohnya bangunan ekonomi dimana didalamnya terdapat industri nasional yang berangkat dari industri kerakyatan, permodalan dari sumber kemakmuran Rakyat yang kembali ke Rakyat, masyarakat multi kultural dalam kehidupan sosial, keadilan untuk semua Rakyat dan warga Negara, kemakmuran dan kesejahteraan yang mapan, keamanan yang stabil, kemajuan secara cepat bersama moral kemanusiaan, dan kedaulatan Negara yang berdiri Rakyat di atasnya. Inilah pokok-pokok yang menjadi Daulat Rakyat.
Kepemimpinan, Solidaritas dan Politik merupakan kekuatan mencapai cita-cita tercapainya Daulat Rakyat. Pancasila dan UUD 45 hasil Proklamasi menjadi Dasarnya untuk membangun kontrak-kontrak sosial bernegara sekarang dan besok.
Ada dua langkah untuk mewujudkan harapan tersebut. Yaitu kembalikan Negara ke Pemiliknya yang sah, yaitu Rakyat dan bentuk Pemerintahan Masyarakat. Dimana prakteknya adalah melibatkan partisipasi Rakyat dan Masyarakat sebesar-besarnya dalam Negara dan Pemerintahan.
Namun ada tugas-tugas mendasar yang harus dilakukan Negara dan Pemerintahan. Yaitu meletakkan hukum pada posisi menjadikan supremasi keadilan, menyelesaikan hutang-hutang luar negeri, menghukum para koruptor raksasa beserta otaknya, menjamin kebutuhan primer Rakyat, pendidikan, kesehatan, mengembalikan hak-hak Rakyat atas agraria (tanah, air, udara) dan menata lapangan ekonomi antara Rakyat, Pengusaha dan Asing dengan adil dan mewujudkan masyarakat multi kultural di Indonesia.
Saatnya kita urai dan luruskan benang kusut kegagalan periode dua dekade Indonesia untuk mewujudkan Kesepakatan Baru Tatanan Rakyat dalam Negara Indonesia. [mc]
Jakarta, 10 Februari 2018.
*Yudi Syamhudi Suyuti, Bakal Calon Presiden RI.
