Nusantarakini.com, Jakarta –
Mungkin saat ini Jokowi merasa besar kepala, hingga topi atau surban yang digunakannya di Afganistan ujungnya menjumput ke langit.
Rasa besar kepala Jokowi ini mungkin didasari bahwa Pilpres 2019 sudah miliknya. Aturan berhasil dikuasai, simpul-simpul strategis mulai dari parpol, media hingga basis-basis laci finansial juga sudah dikantongi. Tentu segala instrumen kekuasaan ada ditangannya. Apalagi jika tidak semakin besar kepala Jokowi bahwa periode ke-2 Presidennya hanya soal waktu yang tinggal dijalani saja.
Tapi Jokowi lupa, bahwa ada masalah yang membuat pecah kepala besarnya menjadi berkeping-keping dan akhirnya Jokowi terguling menggelinding dari kekuasaannya.
Jokowi masih menyisakan banyak luka bagi Rakyat Banyak. Korban kriminalisasi Rezim Jokowi terhadap kalangan aktivis dan ulama masih terus ada. Baik yang dipenjara maupun diintimidasi.
Penguasaan lahan ekonomi yang dihegemoni oleh 3 (tiga) lakon utama kekuasaan yaitu Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan juga semakin hari semakin menguat. Dimana Rakyat Banyak hanya dijadikan obyek kekuasaannya. Sementara beban beratnya seperti hutang luar negeri dan penarikan pajak dibebankan ke Rakyat.
Dalam sektor investasi, Rezim Jokowi juga semakin membuat gap dan demarkasi pembangunan, yaitu kepentingan modal konglomerat menjadi faktor utama dalam penambah kekayaan para konglomerat taipan. Sementara Rakyat lagi-lagi yang dibebani beban hidup seperti naiknya tarif dasar listrik demi pemberian keuntungan berlipat ganda dari harga batu bara.
Persoalan kedaulatan dalam hal perusakan kartografi (pemberian wilayah dalam bentuk pembukaan lahan untuk asing) melalui proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan dipersiapkan 23 Bakal Proyek Reklamasi merupakan indikasi Rezim Jokowi memberikan wilayah Indonesia pada asing, dalam hal ini Cina, dimana dijadikannya Indonesia sebagai wilayah bagian Cina yang di operasikan oleh para Konglomerat Taipan.
Masih banyak catatan kegagalan Jokowi dalam memimpin Indonesia dalam menempatkan posisi Rakyat sebagai Pemilik Negara. Dan ini merupakan puncak dari kegagalan reformasi 98 yang ditunggangi para Konglomerat Taipan hingga menemukan Jokowi sebagai mandornya dengan mengamandemen UUD secara ilegal.
Kondisi ini sudah waktunya untuk kita menegaskan sikap kembali perlawanan besar menggulingkan Jokowi sekaligus mengembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat sesuai Konstitusi hasil Revolusi Kemerdekaan. [erc}
*Yudi Syamhudi Suyuti, Bakal Calon Presiden RI.
