Nusantarakini.com, Jakarta –
Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Dr. Ismail Rumadhan, SH. MH mengatakan, bahwa pernyataan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua ICMI pada saat acara pembukaan Silahturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Silaknas ICMI) di Istana Presiden Bogor pada hari Jumat 8 Desember 2017 terkait dengan dukungan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk dua periode adalah pernyataan yang sangat memiliki tendensi pribadi dan tidak merepresentasikan suara ICMI secara keseluruhan.
“Dukungan Ketua ICMI tersebut tidak realistis dimana faktanya bahwa selama 3 tahun rezim kepemimpinan Jokowi tidak memberikan manfaat kesejahteraan yang signifikan kepada masyarakat Indonesia akibat dari kebijakannya yang sangat pro kepada asing. Kebijakan pro asing ini terkait penguasaan sumber daya alam yang porsi terbesarnya diberikan kepada asing,” ungkap Ismail Rumadhan dalam keterangannya kepada Nusantarakini.com, Jakarta, Sabtu malam (9/12/2-17).
Menurut Ismail, beberapa kebijakan lain terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat seperti tarif dasar listrik; BBM, harga gas terus melambung, disampingnya itu juga kebijakan terkait perpajakan yang terus mencekik dan menghisap darah rakyat. Hal yang sangat mengejutkan, kata dia, adalah dimasa kepemimpinan Jokowi Hutang negara semakin membesar yang membebani APBN hingga 60 persen.
Di sisi yang lain, sambung Ismail, dalam konteks penegakan hukum, rezim Jokowi terkesan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, hukum tidak ditempatkan sebagai panglima, akibatnya ada kesenjangan atau disparitas dalam penegakan hukum.
“Oleh karena itu kami beranggapan bahwa Statemen Ketua Umum tersebut menciderai independensi ICMI sendiri,” tuturnya.
Ismail menegaskan, ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok cendikiawan seharusnya berfikir secara rasional dan logis, sembari mengambil posisi yang tegas dengan pemerintahan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. [mc/sda]
